Pemprov Janji Lebih Serius Sosialisasi ke Masyarakat KUNINGAN - Unjuk rasa penolakan geothermal di kaki Gunung Ciremai kembali dilancarkan Gerakan Massa Pejuang Untuk Rakyat (Gempur). Dengan membawa ratusan warga dari puluhan desa, mereka mempertanyakan sikap DPRD secara kelembagaan terhadap pertambangan panas bumi yang akan dilakukan PT Chevron. Pemandangan pada aksi kemarin (27/3), berbeda dengan aksi sebelumnya. Sejumlah wakil rakyat lebih banyak yang menghadapi massa. Bahkan, terlihat pula sejumlah pejabat eksekutif mulai Sekda Drs H Yosep Setiawan MSi sampai para kepala SKPD terkait. “Kami menolak geothermal dan Chevron sampai kapan pun. Kata siapa geothermal ramah lingkungan? Saya yakin pengeboran panas bumi nanti membutuhkan air dalam jumlah yang banyak. Ini berimplikasi kepada kekeringan yang dialami masyarakat kaki gunung,” teriak para orator. Ketua DPRD, Rana Suparman SSos tampak tidak gentar menerima unjuk rasa mereka. Dengan suara lantang, dirinya tidak mau program pemerintah apapun yang menyebabkan terjadinya kemiskinan terstruktur. Politisi PDIP ini pun menandaskan, sejak munculnya aksi kontra (penolakan) Chevron pertama kali, dirinya langsung menugaskan komisi C untuk mendalaminya. Hingga lahir sebuah rekomendasi agar pertambangan panas bumi ditolak. “Setelah menerima rekomendasi dari komisi C, kami para pimpinan langsung melayangkan surat penolakan ke Gubernur Jabar dan Presiden RI. Tapi pimpinan yang menandatangani hanya dua orang yaitu saya dan pak Toto Suharto dari PAN,” tandas Rana. Selang beberapa menit, Drs Toto Suharto SFarm Apt langsung membacakan naskah surat yang telah ia tanda tangani. Dengan suara keras, ketua DPD PAN Kuningan tersebut menegaskan menolak rencana geothermal oleh PT Chevron. Setelah Toto berbicara, menyusul Ketua DPC Partai Gerindra, H Dede Ismail SIP ikut berteriak tegas. Atas nama Fraksi Gerakan Kebangkitan Bangsa Indonesia (GKBI) DPRD, pihaknya dengan tegas menolak proyek geothermal. Begitu pula atas nama ketua Partai Gerindra, Dede tidak mau Kuningan dijajah negeri asing. “Partai kami memang tidak ada keterwakilan yang duduk sebagai pimpinan dewan. Tapi kami atas nama fraksi GKBI dengan tegas menolak geothermal,” tegas dia. Setelah Dede, politisi dari Partai Golkar, Oyo Sukarya SE MMPub pun turut berbicara menggunakan pengeras suara. Dikatakan, sebelum aksi dilaksanakan, dirinya sudah menyatakan menolak geothermal dan Chevron. “Tadi pagi saya telponan dengan ketua (H Yudi Budiana SH, red) yang kebetulan menjabat wakil ketua dewan. Kata beliau akan menandatangani surat penolakan tersebut. Itu sudah pasti karena kami menolak penjajahan gaya baru,” kata Oyo. Baru sesudah Oyo, maju ke muka seorang politisi PKS, Daswa SSi. Menurut dia, pertambangan panas bumi harus ditolak kalau mengganggu kenyamanan bersama. Pantauan Radar, ratusan massa yang berunjuk rasa tidak semuanya diperbolehkan memasuki halaman gedung dewan. Kebanyakan dari mereka duduk-duduk di jalan raya depan gedung. Puluhan massa lain memasuki halaman dan berorasi secara bergantian. Tampak para wakil rakyat menyambut kehadiran massa dan satu persatu menyatakan penolakannya terhadap rencana geothermal. Meski demikian, massa tidak langsung puas. Mereka ingin berdialog langsung di ruang sidang utama. “Ketika gunung jadi TNGC kami sudah sulit mengaksesnya. Apalagi ditambah dengan adanya rencana pertambangan panas bumi. Terus terang kami was-was. Tapi aneh saat itu kami tidak ada yang menanggapi,” ujar salah seorang perwakilan pengunjuk rasa. Peserta aksi lain menyebutkan pengeboran panas bumi membutuhkan kedalaman 5 km. Bor tersebut menembus pecahan batu dan air. Pengeboran itu pun membutuhkan banyak air. Dapat dibayangkan nanti kalau sebagian besar air dipergunakan Chevron dalam mengebor. “Kita ngambil suluh saja dipenjarakan masa mereka mengambil kekayaan kita malah dibiarkan. Saya tegaskan, tidak ada alasan pemerintah untuk menerima geothermal,” tandas salah satu dari mereka. Menanggapi hal itu, Sekda Drs H Yosep Setiawan MSi menghadapinya dengan tenang. Dia mengatakan, bakal menyikapi aspirasi yang menggelinding cukup keras itu. Menurut Yosep, pihaknya tidak apriori terhadap kegiatan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Tapi diirnya pun tidak rela jika kegiatan tersebut memicu konflik horizontal dan vertikal. “Kami juga belum tahu apakah kegiatan geothermal akan menyejahterakan masyarakat ataukah tidak. Karena ini masih dalam penelitian. Kalau ternyata aspirasi masyarakat menolak, maka kami pun akan menyampaikan ke pimpinan kami,” urai Yosep diplomatis. Setelah mendengar pernyataan demi pernyataan, akhirnya massa penolak Chevron meninggalkan ruang sidang utama. Namun sebelumnya, Korlap Gempur Okki Satrio mengancam akan mendatangi kembali gedung dewan. Bahkan kontrak politik akan dilakukan guna mengetahui mana caleg yang pro rakyat atau tidak. Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar memberikan tanggapan mengenai isu penolakan masyarakat Kuningan terhadap eksplorasi geothermal di kawasan Gunung Ciremai oleh perusahaan asal Amerika, Chevron. Menurutnya, penolakan tersebut karena masyarakat tidak diberikan sosialisasi mengenai manfaat geothermal. \"Saya kira yang kurang itu sosialisasi dan informasi perihal geothermal ke masyarakat. Apa itu geothermal dan manfaatnya untuk masyarakat,\" tukas dia saat menghadiri peresmian butik Pesona Batik Trusmi Cirebon, Jumat (27/3). Deddy menjelaskan, geothermal atau energi panas bumi merupakan energi yang baru dan terbarukan. \"Itu bisa menyediakan energi hingga 300 tahun ke depan, dan ini sumber energi yang paling aman,\" ucapnya. Ia juga menandaskan, geothermal itu merupakan sumber energi yang tidak bisa diekspor. Sehingga hasilnya nanti akan dirasakan oleh masyarakat. Berbeda halnya dengan sumber energi seperti batu bara, minyak bumi dan gas yang bisa diekspor. \"Ini adalah energi yang tidak bisa diekspor, kecuali digunakan dan dinikmati oleh masyarakat sendiri. Tidak hanya masyarakat Jawa Barat tapi juga Indonesia,\" terangnya. Ia menyebutkan, tidak mengetahui alasan kenapa masyarakat menolak adanya pemberdayaan geothermal di Gunung Ciremai. Padahal selain bisa mendapatkan manfaat dari sumber energi, kawasan geothermal juga bisa dikembangkan menjadi daerah wisata air panas. \"Coba lihat kawasan Drajat di Garut, itu merupakan contoh kawasan geothermal yang bisa dikembangkan menjadi daerah pariwisata, karena pasti di gunung-gunung itu ada sumber air panas,\" paparnya. Jenderal Nagabonar itu menegaskan, pemerintah akan berusaha lebih serius menyosialisasikan manfaat geothermal kepada masyarakat. Tak kalah penting, lanjutnya, pemerintah provinsi harus memiliki saham atas pemberdayaan geothermal tersebut. \"Yang penting pemprov harus memiliki saham di sana, supaya kita tidak hanya jadi penonton,\" tuntasnya. (ded/jml)
Kategori :