Karena itu, negara harus mendorong bagaimana berswasembada energi. Sekarang yang paling banyak adalah air, batubara, angin.
BACA JUGA:Hampir Final, Pilkada 2024 di Kota Cirebon Minim Laporan
BACA JUGA:Warga Kuningan Kembali ke Kayu Bakar gara-gara Gas Langka
"Saya mau tanya, lembaga mana yang membiayai kalau pensiun dini PLTU? Ini dilematis sekali. Amerika sekarang lagi keluar dari perjanjian Paris Agreement. Padahal mereka juga yang bikin," bebernya.
"Kalau ada yang keluar, masa kita gaspol terus. Saya tahu ini agak kurang pas didengar. Tapi saya orang timur, harus ngomong apa adanya untuk negara," sambung dia.
Bahlil menambahkan, pemerintah tetap akan melakukan pensiun dini pada PLTU Cirebon 1. Pembangkit ini dipilih karena dari segi biaya yang paling memungkinkan.
Pensiun dini PLTU Cirebon-1 akan menggunakan dana dari Asian Development Bank (ADB) melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM).
"Kenapa kami lakukan seperti ini? Karena ada yang biayai dan kita hitung secara ekonomis memungkinkan," ucap Bahlil.
Dalam konferensi pers tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa sebagai pengganti PLTU Cirebon yang akan dipensiunkan, pemerintah menyiapkan empat pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).
Empat pembangkit listrik pengganti tersebut menggunakan tenaga surya atau PLTS.
Yang pertama dengan kapasitas 346 MW, PLTS BESS 770 MW, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebesar 1.000 MW, dan PLTSa sebesar 12 MW.
Adapun, manfaat ekonomi pensiun dini PLTU Cirebon 1 lewat pembangunan EBT bisa membuka 39.707 lapangan kerja dengan potensi investasi USD198 juta atau setara Rp3,25 triliun (asumsi kurs Rp16.442 per dolar).