“Bupati dan wakil bupati harus satu frekuensi dalam menargetkan kapan Kabupaten Cirebon bisa mencapai zero sampah dan zero banjir. Ini harus menjadi komitmen kepemimpinan ke depan," tandasnya.
BACA JUGA:PT KAI Daop 3 Cirebon Kecam Keras Aksi Pencurian Rel, Dukung Dijatuhi Hukuman Pidana
BACA JUGA:Mensesneg Terima Aspirasi Mahasiwa: Pemerintah Perjuangkan Pendidikan yang Terjangkau
Di samping itu Kang Azis juga menyoroti tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Bahkan tergolong yang termiskin di Jawa Barat.
Oleh karena itu dia menegaskan, bahwa akselerasi ekonomi harus jadi prioritas utama agar kesejahteraan masyarakat meningkat.
"Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar secara geografis. Jika dikelola dengan serius dan melibatkan semua pihak, pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa lebih baik," ungkapnya.
Kang Azis juga menyinggung hubungan antara bupati dan wakil bupati yang kerap tidak harmonis dalam beberapa periode pemerintahan sebelumnya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya komunikasi yang solid demi keberlangsungan pembangunan.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
“Jika ada perbedaan pendapat, itu tidak perlu diproduksi keluar. PCNU siap menjadi mediator untuk mencari solusi terbaik," katanya.
Ia menambahkan, stabilitas kepemimpinan sangat penting agar program-program pembangunan dapat berjalan maksimal.
Oleh karena itu, sinergi antara bupati dan wakil bupati harus terus dijaga demi kepentingan masyarakat Cirebon.
Sebelumnya, Imron menegaskan akan langsung tancap gas dengan menyiapkan sejumlah agenda strategis dalam agenda 100 hari kerja pertama.
Fokus utamanya mencakup perbaikan layanan publik, infrastruktur, dan optimalisasi tata kelola pemerintahan.
“Setelah dilantik, saya masih harus ikut retreat ke Magelang mulai tanggal 21 sampai 28 Februari 2025. Jadi mulai bergerak paling tidak di hari Senin 3 Maret 2025. Kita akan langsung tancap gas," kata Imron kepada Radar Cirebon.
Rencananya di hari Senin itu, Imron akan langsung mengumpulkan pejabat dari seluruh SKPD. Tujuannya, agar segera bekerja bersama sesuai visi misi bupati dan wakil bupati.
“Kita harus gerak cepat. Terlebih sudah masuk di bulan Maret. Maka, seluruh kegiatan harus sudah berjalan sebagaimana mestinya. Agar persoalan yang dikeluhkan masyarakat bisa segera tertangani," tegasnya.