Tidak hanya itu, akun lain membuat guyonan tentang ciri khas baru yang dimiliki Kabupaten Cirebon.
"Selain Nasi Jamblang. Jalan rusak juga menjadi ciri khas Cirebon Bu," sindir akun diki***.
Sebelumnya, terjadi demo jalan rusak yang dilakukan warga Kabupaten Cirebon khususnya di wilayah Timur, Sabtu 12 April 2025.
Demo yang mengatasnamakan Warga Cirtim Menggugat, turun ke jalan melakukan aksi demo di beberapa titik.
Sambil melakukan konvoi menggunakan kendaraan roda dua, aksi mereka terpusat di Jl Pangeran Sutajaya, Blok Karangwangun, Desa Pabuaran Lor, Kabupaten Cirebon yang merupakan titik terakhir.
Di lokasi demo, para peserta membawa poster bernada protes yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dan melakukan treatikal di jalanan.
Kordinator Lapangan Warga Cirtim Menggugat, H Dade Mustofa mengatakan, aksi yang dilakukan warga Cirtim ini merupakan punca kekecewaan terhadap kondisi jalan.
Kondisi jalan rusak yang lama diperbaiki, memancing warga bereaksi dengan menggelar demo.
Demo yang dilakukan, menurut H Dade, karena aspirasi dari warga Cirebon Timur seolah tidak pernah ditanggapi perihal jalan rusak.
"Kita tidak akan turun ke jalan kalau memang sudah terakomodir. Tapi faktanya seperti ini (Jalan belum diperbaiki)," sebut H Dade, Sabtu 12 April 2025.
H Dade menambahkan, jalan-jalan yang mengalami kerusakan parah, merupakan akses utama warga menuju tempat vital.
"Baik dari yang Gebang Hilir ke Waled atau dari Sindaglaut ke Pabuaran, karena itu semua akses jalan menuju rumah sakit. Di situ ada sekolah-sekolah, ada juga pasar tradisional yang memang butuh akses jalan yang baik," ungkapnya.
Oleh karena itu, pihaknya terpaksa menggelar demo guna memberi teguran kepada pimpinan di pemerintahan daerah.
"Aksi ini kita gelar sebagai aksi murni peduli terhadap persoalan sosial masyarakat. Dimana masyarakat Cirebon Timur selama bertahun-tahun tidak memperoleh jalan yang baik," kata H Dade.
H Dade menambahkan, Pemkab Cirebon dinilainya kurang cakap dalam mengelola anggaran yang diturunkan dari pemerintah pusat.
Karena menurutnya, dengan pengurangan anggaran yang terjadi, membuktikan bahwa pemerintah daerah kurang mampu melaksanakan pembangunan secara merata.