Dimulai dari memperbaiki proses rekrutmen tenaga ASN, yakni dengan cara yang adil dan transparan.
BACA JUGA:Hati-hati, Ini Dia Cara Jual Koin Kuno yang Aman Agar Tidak Terkena Penipuan
BACA JUGA:Bikin si Dia Makin Terpesona, Ini Dia 8 Trik Psikologi Menjadi Pasangan yang Menyenangkan
“Kami meminta hak kami yang sudah lama dijanjikan,” tandasnya.
Para honorer meminta pemerintah lebih serius memperjuangan status kepegawaian mereka.
Di samping itu mereka juga menuntut agar sisa formasi ASN PPPK tahun 2024 yang berjumlah sekitar 300 formasi diberikan kepada mereka.
Andai formasi itu dialihkan untuk menjadi PPPK paruh waktu, mereka mendesak agar upahnya disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi alias UMP.
Unjuk rasa itu pun menyoroti ketimpangan gaji guru honorer. Bahkan, ada guru yang terima gaji di bawah standar kelayakan hidup.
“Jika harus menerima status paruh waktu, kami minta ada upaya peningkatan kesejahteraan serta batas waktu maksimal hanya satu tahun, yaitu hingga 2026 saja,” tegas Anton.
Dalam unjuk rasa tersebut, mereka mempertanyakan transparansi anggaran daerah dan sisa formasi yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Padahal Kabupaten Cirebon dikenal memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi.
Para pegawai honorer itu juga berharap agar Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan pimpinan daerah lainnya dapat memberikan keputusan yang konkret.
“Kami meminta agar persoalan ini diselesaikan sebelum rekrutmen PPPK tahun 2025 dimulai. Kami berharap ada kebijakan yang masuk akal serta manusiawi dari pemerintah terhadap nasib para honorer R2 dan R3 Kabupaten Cirebon," timpal orator lainnya.
Soal gaji guru honorer, masih terjadi ketimpangan yang sangat menyolok. Gaji di kalangan tenaga honorer ini jauh di bawah standar. Bahkan dinilai tidak manusiawi.
Sampai hari ini masih ada guru honorer yang menerima gaji di bawah Rp1 juta per bulan. Mirisnya lagi, ada guru honorer yang mmenerima gaji Rp300 ribu per bulan.
“Nilainya bervariatif. Ada yang dapat Rp300 ribu, Rp700 ribu. Ini sangat menyedihkan. Katanya pendidik bangsa, tapi gaji di bawah sejuta. Bagaimana kami bisa fokus mengajar? Kami juga punya anak, punya keluarga," demikian dikatakan salah satu guru honorer saat audiensi dengan Sekda, Wabup, Kepala BKAD, BKPSDM, dan unsur pimpinan DPRD.