CIREBON, RADARCIREBON.COM – Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon terus mendorong Dinas Koperasi dan UKM dalam menggerakkan roda ekonomi desa.
Program strategis pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di tiap desa menjadi jembatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno SH prihatin atas lambannya progres ini.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon harus bergerak lebih cepat mengingat peluncuran nasional program Kopdes Merah Putih dijadwalkan pada 16 Juni 2025.
BACA JUGA:Tingkatkan Pengawasan, Komitmen Pemerintah dalam Memperbaiki Program MBG
BACA JUGA:Info Menarik Nih! Eks Gedung BAT Kota Cirebon Bakal Disulat Menjadi Hotel JW Marriott
BACA JUGA:Kabupaten Cirebon Luncurkan Layanan Katon Siaga 112, Apa Itu? Simak Penjelasannya!
“Waktu terus berjalan, sementara target kita masih jauh. Kami paham SDM di Dinas Koperasi terbatas, tapi bukan berarti kita bisa menunda-nunda. Sebab program ini sangat strategis yang dapat mensejahterakan masyarakat itu sendiri," ujar Cakra, Rabu 14 Mei 2025 kemarin.
Ia menyadari bahwa keberadaan koperasi bukan hanya soal ekonomi semata, tetapi juga menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat.
Selain sebagai sarana penguatan ekonomi lokal, koperasi juga dinilai bisa menjadi solusi konkret dalam melawan praktik pinjaman berbunga tinggi yang marak di desa-desa.
“Kita tidak bisa biarkan masyarakat terus terjebak dalam lingkaran rentenir, seperti bank emok. Koperasi bisa menjadi penyelamat, memberikan akses pembiayaan yang lebih adil dan menguntungkan,” terangnya.
BACA JUGA:Full Power! Satu Persatu Preman di Kota Cirebon Diangkut
BACA JUGA:Minim Pemasukan dari Acara Pemerintah, Cordela Hotel Cirebon Genjot Revenue dari Social Event
BACA JUGA:Kebakaran di Indramayu, Warga Arahan Rugi Ratusan Juta
Lebih lanjut, Cakra menekankan bahwa koperasi juga dapat berperan dalam mendukung program-program strategis lain seperti penurunan angka stunting, ketahanan pangan, hingga peningkatan kesejahteraan nelayan.
"Dengan potensi kelautan yang besar dan garis pantai yang panjang, koperasi bisa menjadi sarana pemberdayaan nelayan dan penguatan ekonomi pesisir," imbuhnya.
Namun, politikus Partai Gerindra itu mengingatkan pembentukan koperasi tidak bisa dilakukan secara seragam.
Setiap desa memiliki keunikan dan potensi masing-masing, sehingga perlu pendekatan yang sesuai dengan karakter lokal.
BACA JUGA:Cara Kelurahan Karya Mulya Ubah Sampah Menjadi Berkah, Terhimpun 15 Karung
BACA JUGA:Pemkot Cirebon Fokuskan Tiga Strategi Utama dalam Mitigasi Bencana
"Jangan asal bentuk koperasi hanya demi memenuhi target. Harus ada pemetaan potensi desa yang matang, agar koperasi yang dibentuk benar-benar berkelanjutan," tandasnya.
Ia pun mendorong agar Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak hanya fokus pada sisi administratif pembentukan koperasi, tetapi juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Bahkan, keterlibatan langsung Bupati sangat penting untuk mengangkat kepercayaan publik.
"Kalau digarap serius, koperasi bisa jadi motor penggerak ekonomi desa. Ujungnya, perputaran ekonomi akan tumbuh di desa-desa, bukan lagi terpusat di kota,” pungkasnya. (sam)