RADARCIREBON.COM – Balai Desa Ujunggebang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, lagi-lagi digeruduk warganya, Selasa (17/6/2025).
Tapi, pendemo kurang puas terhadap sikap Kuwu Tariman. Dari setiap pertanyaan, tak dijawab secara lugas dan substantif.
Sikap normatif ditunjukkan oleh Tariman. Misalnya, dengan mengatakan bahwa setiap masukan dari warga akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan desa ke depan.
Sama sekali tak menyentuh substansi dari apa yang dikeluhkan. Tariman, cenderung menyerahkan setiap pertanyaan teknis ke perangkat desanya.
BACA JUGA:Segel Gas Oplosan Dibuat Mirip, Pertamina: Diproduksi di Luar Pulau Jawa
BACA JUGA:Walikota Cirebon Ancam Pindahkan Kepala Sekolah SMPN 4, Warganet: Save Pak Ikin!
Padahal, menurut warga, Kuwu wajib mengetahui dan bertanggung jawab terhadap apa saja yang dilakukan bawahannya.
Kuwu Tariman juga mengaku tidak mengetahui soal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 yang dituduhkan warga tidak disetorkan ke Pemkab Cirebon.
"Setelah dicek di Bappeda Kabupaten Cirebon, puluhan SPT, pembayaran PBB tahun 2024 banyak yang tidak disetorkan. Alias kami yang sudah lunas ini dianggap menunggak pajak," keluh salah seorang warga Ujunggebang, Tarudin.
Tariman mengaku baru mengetahui hal tersebut. Kemudian dia mengatakan bahwa pemerintahannya itu masih baru dan masih belajar. Serta meminta masyarakat untuk mengawal.
BACA JUGA:Praktik Pengoplosan Gas Sudah Berlangsung 7 Bulan, Pelaku Didenda 60 Miliar
BACA JUGA:Pengoplosan Gas 3 Kg Jadi Non Subsidi, Terungkap di Dua Wilayah Kota Cirebon
"Saya juga baru mendengar (dugaan PBB tidak disetorkan, red), karena koordinatornya Kadyadi (salah seorang perangkat desa)," jelas Tariman.
Koordinator yang dimaksud tidak hadir saat itu. Kuwu pun memerintahkan perangkat lain untuk memanggil yang bersangkutan dan menjelaskan.
Yang kemudian ketidakhadiran perangkat desa ini dipertanyakan warga, karena saat itu masih jam kerja (sekitar pukul 10.40 WIB).