Hasil rapat itu menunjukan adanya niat bersama untuk kembali memperbolehkan sekolah melaksanakan study tour.
BACA JUGA:Rest Area Tol Cisumdawu Masih Belum Selesai, Jusuf Hamka Janji Jadi yang Terbaik, Ada Kereta Gantung
Bahkan sudah sepakat akan menerbitkan rekomendasi bagi Bupati Cirebon agar mengeluarkan Perbup tentang diperbolehkannya study tour.
Selain DPRD Kabupaten Cirebon dan GAPITT Ciayumajakuning, ada instansi lain yang terlibat dalam rapat tersebut, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta MKKS SMP Kabupaten Cirebon.
“Sebelumnya kami merasa di atas angin. Tapi setelah Bupati Cirebon menyatakan seperti itu, kami yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata merasa kecewa," kata Nana.
Nana menegaskan, bahwa pihaknya akan menyiapkan perlawanan terhadap kebijakan Bupati. Caranya, dengan menggelar aksi damai.
“Tapi dengan kondisi seperti ini, tidak menutup kemungkinan bagi kami, untuk menggelar aksi damai ke kantor Bupati Cirebon. Mudah-mudahan, mereka paham bahwa kami sebagai warga negara, juga ingin diperhatikan nasibnya oleh pemerintah," cetus Nana.
Menurut Nana, melarang pelaksanaan study tour bukan solusi yang bijak. Sebab, banyak pihak yang terdampak dan kehilangan pendapatan.
Dia menegaskan, bahwa para pelaku industri pariwisata di wilayah Cirebon Raya sangat terpukul dengan kebijakan tersebut.
“Sekarang gini, dengan adanya pelarangan study tour justru semakin banyak pengangguran karena tidak ada pemasukan,” katanya.
“Hotel, travel, restoran, destinasi wisata, UMKM termasuk tukang parkirnya juga otomatis terdampak," tandas Nana.
Sebelumnya, Bupati Cirebon H Imron dengan tegas memutuskan bahwa dirinya tetap melarang study tour sesuai kebijakan KDM.
“Saat ini ekonomi sedang lesu, kasihan orang tua kalau ada studi tour. Sekarang cari uang susah, makanya saya tetap larang studi tour," kata Imron.
Namun demikian, Imron juga mengungkapkan, bahwa larangan itu sifatnya tidak tetap. kalau ekonomi sudah membaik, kegiatan itu bisa dilaksanakan kembali.
“Jadi kalau nanti ekonomi sudah membaik, baru kita bolehkan study tour. Tapi kalau nanti dibolehkan, tidak boleh memaksa siswa, apalagi memaksa siswa dari ekonomi tidak mampu, itu tidak boleh. Jadi harus tetap ada rambu-rambu yang wajib ditaati setiap sekolah," jelas Imron. (awr/den)