31 Proyek Infrastruktur Siap Jalan 1 Januari 2026, Pemkab Cirebon Genjot Perbaikan Jalan

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Persoalan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon akan diselesaikan secara bertahap mulai 2026 mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Cirebon Drs H Imron MAg saat memimpin apel Hari Bhakti PU ke-80 yang berlangsung di UPT Perlengkapan dan Perbengkelan DPUTR, Rabu 3 Desember 2025 lalu.

Bupati Imron menegaskan, seluruh proyek infrastruktur yang masuk dalam lelang, akan mulai dikerjakan pada Januari tahun depan.

BACA JUGA:Musim Hujan 2025-2026 Diprediksi Ekstrem, BPBD Jabar Keluarkan Peringatan Dini

Percepatan lelang merupakan langkah strategis, agar pembangunan jalan dan jembatan tidak lagi terkendala keterlambatan proses administrasi.

Dengan lelang yang dimulai sejak Desember, pekerjaan fisik dapat langsung berjalan begitu tahun anggaran 2026 dimulai.

“Kami berharap lelang dini ini memastikan Januari dan Februari kegiatan sudah berjalan. Jadi, saya jamin tahun depan proyek mulai lebih cepat,” ucapnya.

Dia mengatakan, percepatan lelang dan pelaksanaan proyek infrastruktur sudah menjadi kebutuhan mendesak, mengingat kawasan industri di Kabupaten Cirebon terus berkembang.

Kondisi jalan yang memadai akan memperlancar aktivitas logistik dan distribusi dari pabrik-pabrik di wilayah tersebut.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala menyatakan, percepatan lelang merupakan upaya memperbaiki pola penyerapan anggaran yang selama ini menumpuk pada triwulan IV. Pola itu dinilai tidak ideal bagi pergerakan ekonomi masyarakat.

BACA JUGA:Viral! Video Warga Kota Cirebon Jalan Kaki 9 Hari dari Wilayah Bencana Aceh, Wakil Walikota Respon Begini

Pihaknya mengungkapkan, kebijakan percepatan belanja modal akan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga pergerakan UMKM di sekitar lokasi proyek.

Pada 2026, Pemkab Cirebon memprioritaskan belanja modal infrastruktur, meskipun fiskal daerah tertekan akibat berkurangnya dana transfer pusat.

DPUTR tetap menjadi perangkat daerah dengan alokasi belanja modal terbesar, sekitar Rp200-Rp280 miliar.

Sumber: reportase