BACA JUGA:Wakil Walikota Kembali Intervensi Penanggulangan Stunting di Kelurahan Karya Mulya
BACA JUGA:Kejaksaan Panggil Matan Walikota Cirebon dan Anggota DPRD, Kasus Gedung Setda atau Kredit Macet?
Lebih lanjut Dian mengimbau agar hal serupa tidak terulang kembali. Menurut dia, Pemkab Kuningan masih menghadapi tantangan yang besar.
Terutama untuk menyukseskan program pembangunan yang masih membutuhkan dana cukup besar.
“Kita akan terus bersinergi dengan DPRD untuk mencari solusi pendanaan bagi proyek-proyek prioritas, termasuk sektor infrastruktur,” ungkapnya.
Dia menegaskan, bahwa penyelesaian utang tunda bayar bukan sekedar persoalan administrasi keuangan.
Lebih jauh dari itu adalah simbol keseriusan dan keberhasilan kinerja pemerintah dan jajarannya serta seluruh pemangku kepentingan di Kuningan.
“Ini merupakan hadiah terbaik untuk Kuningan di usianya yang ke-527. Kita membuktikan bahwa dengan kerja keras dan disiplin, permasalahan keuangan bisa diselesaikan tanpa menambah beban utang baru,” tuturnya.
Dian juga menegaskan, bahwa Pemkab Kuningan akan lebih serius mengelola keuangan daerah dan menghindari praktik tunda bayar di masa depan.
Mulai tahun 2026, pemerintah daerah menargetkan tidak akan ada lagi tunggakan pembayaran serupa.
“Kita akan terus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas agar APBD benar-benar menjadi instrumen yang sehat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bagian dari penguatan manajemen keuangan, Bupati Dian menambahkan bahwa Pemkab Kuningan akan terus menerapkan kedisiplinan dalam pengelolaan kas melalui program unggulan Ajeg Timbangan yang telah diluncurkan sebelumnya.