"Bisa dengan dimulai dengan pemerintah untuk memberikan keringanan pajak penghasilan untuk karyawan di perusahaan media,” sarannya.
Dari sisi regulasi, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Muhammad Jazuli, menyoroti ketimpangan antara media arus utama dan media sosial.
“Media arus utama apapun platform bentuknya, itu jelas ada aturannya. Sementara social media dari segi konten maupun dari segi bisnis tidak ada yang mengatur,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah untuk lebih peduli terhadap media sebagai pilar demokrasi.
“Media untuk bisa bertahan, pemerintah bisa membuat kebijakan yang memberikan keringanan kepada media arus utama,” tegas Jazuli.
Sementara itu, tingginya jumlah aduan ke Dewan Pers menunjukkan dinamika kepercayaan publik. Oleh karenanya, ia juga menilai media perlu berbenah agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
“Di 2025 ini ada total 867 aduan, mayoritas aduan yang dimenangkan itu pengadu,” ungkapnya.
Sementara itu, Eva Danayanti dari International Media Support (IMS) menekankan relevansi media lokal dalam ekosistem digital.
“Kuncinya kalau ngomongin konten, kalau kita memperhatikan di sekitar dan di sebelah kita, itu bisa lebih relevan untuk konten media lokal bahkan hiperlokal,” katanya.
Eva mendorong media lokal untuk membangun interaksi dan kedekatan dengan audiens.
Eva menekankan, media saat ini tidak hanya memproduksi atau membuat berita tapi bagaimana juga bisa berinteraksi.
"Jadi bagaimana audiens tidak hanya diberlakukan sebagai pembaca tapi juga bagaimana mereka bisa terlibat,” jelasnya.
Ia pun berharap agar media lokal tidak terjebak ambisi menjadi besar, melainkan menjadi relevan.
“Ke depan media lokal bukan bagaimana menjadi media besar, tapi bagaimana menjadi relevan dengan konteks lokalnya,” pungkas Eva.
Jabar Media Summit 2025 digelar di Pasteur Conventions Center, Holiday Inn Hotel, Kota Bandung, Kamis (11/9/2025).
Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara AyoBandung.id, Suara.com, dan Radar Cirebon, yang menghadirkan ratusan peserta dari perwakilan media se-Jawa Barat, akademisi, pemerintahan, hingga pelaku usaha.