JAKARTA - Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, Sunarti, menilai prestasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo nol besar dalam menyelesaikan persoalan buruh di ibu kota. Karenanya Sunarti tidak mendukung pria yang akrab disapa Jokowi itu menjadi presiden. Menurutnya, Jokowi telah gagal membendung upaya penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diajukan pihak perusahaan. Akibatnya, keberhasilan perjuangan buruh menaikkan UMP Rp 2,2 juta menjadi sia-sia. \"Dulu pas kita tuntut dari Rp 1,5 menjadi Rp 2,2 juta, terus dia menyepakatinya, ternyata aturan tersebut tidak diikutin oleh perusahaan. Kemudian dilakukan penangguhan,\" kata Sunarti di Jakarta, Kamis (1/5). Ia menilai Jokowi hanya mengumbar janji dan kemudian melupakannya begitu saja. Karenanya, Sunarti menganggap Jokowi tidak berbeda dengan para pendahulunya. Lebih lanjut Sunarti mengaku belum mendukung calon presiden (capres) mana pun. Pasalnya, Sunarti belum melihat capres yang tulus berkomitmen mensejahterakan buruh. \"Jangan merasa hebat dalam pelaksanaannya nihil, jangan gebyarnya sok-sokan mendukung buruh, setelah jadi dia lupa,\" tandasnya. Sementara itu, penghapusan sistem kerja kontrak atau outsourcing menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan pada peringatan Hari Buruh Sedunia yang diperingati 1 Mei 2014. Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara menilai tuntutan tersebut sulit untuk diwujudkan oleh calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Jokowi. Pasalnya, kebijakan outsourcing bagi pekerja dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikeluarkan oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang juga menjabat Ketua Umum PDIP. “Jokowi berada dalam bayang-bayang Megawati. Sudah banyak sekali buktinya, termasuk soal sistem outsourcing ini,\" kata Igor kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/5). Apalagi, sambung Igor, sekarang Jokowi dan PDIP memperoleh banyak dukungan dari pengusaha-pengusaha besar yang pro pada sistem kontrak kerja. Keberpihakan pengusaha ini dinilai makin mempersulit Jokowi untuk menghapuskan sistem outsourcing. Artinya, lanjut Igor, memilih Jokowi sama dengan melanjutkan kebijakan outsorucing yang dibuat oleh Megawati. \"Publik harus paham bahwa memilih Jokowi sama saja dengan memilih Megawati. Wujudnya saja yang beda,\" ujar Igor. Igor juga menyayangkan sikap Jokowi yang sama sekali tidak bersuara mengenai tuntutan buruh agar sistem outsourcing dihapuskan. Padahal, selama ini partai yang mengusung Jokowi dikenal sebagai nasionalis dan dekat dengan masyarakat kecil. \"Harusnya Jokowi sebagai kader PDIP yang dikenal partai wong cilik lebih pro kepada nasib kaum buruh,\" tandasnya. (dil/jpnn)
Kategori :