CIREBON, RADARCIREBON.COM – Anggota DPRD Kota Cirebon Umar S Klau menanggapi pernyataan manajemen BT Batik Trusmi usai pembatalan peresmian kerja sama naming right pada Stasiun Cirebon.
Umar S Klau mengaku DPRD Kota Cirebon tidak pernah melakukan intervensi kepada PT KAI terkait pembatalan kerja sama naming right PT KAI Daop III Cirebon dan BT Batik Trusmi batal di Stasiun Cirebon.
"Sukses terus untuk managemen BT Batik Trusmi. Yakin, ini keputusan terbaik. Percayalah, bukan intervensi. Ini negara, semua harus taat asas. Ada aturan main yang wajib diikuti,” katanya kepada radarcirebon.com, Selasa 30 September 2025.
Menurutnya, saat ini aturan yang berkaitan dengan naming right masih belum jelas atau abu-abu. “Di kementrian Perhubungan belum ada petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang terang. Lebih baik dihindari,” tuturnya.
BACA JUGA:Berikut Pernyataan Lengkap Sally Giovanny Atas Pembatalan Nama Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan agar pihak manajemen BT Batik Trusmi tidak perlu berkiblat atau mencontoh pada fasilitas publik yang ada di daerah lain.
“Kita Cirebon, bukan daerah lain. Kita hanya bahas Cirebon. Daerah lain, silahkan bukan urusan kita,” tegasnya.
Dia pun menyarankan agar manajemen BT Batik Trusmi untuk menerima keputusan ini demi keberlanjutan usaha.
“Sekali lagi kita sarankan, batal lebih baik daripada dilanjut kerjasamanya akan beresiko hukum di kemudian hari. Pasti panjang urusan dan pasti tidak sehat untuk iklim usaha," katanya.
Sebelumnya, pihak BT Batik Trusmi selaku mitra kerja sama naming right menyatakan kekecewaannya.
“Teman-teman saya kaget, setelah mendengar kabar kerja sama naming right dibatalkan sepihak oleh PT KAI secara tidak profesional.”
BACA JUGA:Lestarikan Budaya Lokal, KAI Daop 3 Cirebon Gelar Seni Tarling Cerbonan di Stasiun Cirebon
BACA JUGA:Inovasi Digital BKAD Cirebon, Luncurkan OSS SIDA KATON, Laporan Keuangan Lebih Hemat dan Efisien
“Coba bayangin, padahal dari awal PT KAI sendiri yang menawarkan kepada kami tentang kerja sama naming right ini udah dari 5 bulan lalu.”
“Tapi kenapa menjelang hari H mendadak dibatalin gitu aja secara sepihak. Pastinya keputusan ini sangat mengecewakan kami karena prosesnya sudah begitu panjang,” ucapnya dikutip radarcirebon.com, Selasa 30 September 2025.
Dia mengatakan, sebelumnya kontrak kerja sama sudah ditandatangani antara BT Batik Trusmi dan PT KAI. Kemudian, acara peresmian sudah disiapkan, termasuk penyebaran undangan.
“Katanya sih ada intervensi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta anggota DPRD, kami sangat memahami,” katanya.
Diakui, keputusan sepihak ini memang diawali dari adanya pro dan kontra di media sosial (medsos). Sebab, untuk ukuran Cirebon, penggunaan nama brand pada fasilitas publik adalah hal yang baru.
Namun, Sally meminta masyarakat tidak perlu khawatir, sebab tidak ada perubahan nama, baik nama stasiun maupun gedung cagar budayanya.
“Nama Stasiun Cirebon tidak kami rubah, hanya menambahkan, seperti Stasiun Blok M BCA atau Istora Mandiri. Jadi nama Stasiun Cirebon tetap ada, hanya ditambahkan menjadi Stasiun Cirebon BT Batik Trusmi,” ucapnya.
Dijelaskan, keputusannya menjalin kerja sama dengan PT KAI untuk penggunaan naming right tentu didasari beberapa alasan.
Pertama, untuk mendongkrak pariwisata di Cirebon harus ada inovasi dan trobosan. Sebab, berdasarkan data yang dia punya selama 4 tahun terakhir pertumbuhan pariwisata di Cirebon stagnan.
“Akhirnya kami memberanikan diri menginvestasikan puluhan miliar untuk naming right bersama KAI, ini inisiatif dan kemandirian kami.”
BACA JUGA:PHRI Kota Cirebon Dorong Reaktivasi Bandara Kertajati Majalengka
“Kami tidak meminta bantuan kepada pemerintah, DPRD atau meminta fasilitas gratis dari KAI. filosofi kami sederhana, orang yang berhasil adalah orang yang tidak lemah dan tidak mudah menyerah pada keadaan dan berani berjuang dengan usahanya sendiri,” jelasnya.
Alasan yang kedua, batik bukan hanya sekedar kain. Batik adalah identitas bangsa, apalagi dalam satu kain ada 5 sampai 10 pengranjin yang bekerja, sehingga dampaknya nyata bagi perekonomian masyarakat.
Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, Sally memohon agar ada kebijaksanaan dalam keputusan sepihak ini.
“Kepada yang terhormat Dirut KAI, kementerian terkait dan para anggota DPRD, kami mohon dengan sangat kami brand lokal yang hanya ingin bermimpi besar agar wisata cirebon tidak stagnan, agar ekonomi kerakyatan terus bergerak. Jadi kami tolong jangan matikan mimpi kami ini dengan keputusan sepihak.”
“Dibalik kami, ada ada ribuan pengrajin dan pekerja yang hidupnya bergantung pada batik terima kasih atas perhatiannya,” pungkasnya. (*)