Berdasarkan dokumen itu arah kebijakan fiskal Kota Cirebon ditentukan.
BACA JUGA:Bantuan bagi Pekerja Tambang Parung Panjang Bogor Disalurkan Dua Tahap
BACA JUGA:KUA-PPAS 2026 Kota Cirebon Resmi Ditandatangani Kepala Daerah dan DPRD
Dia memastikan bahwa kebutuhan masyarakat serta potensi yang dimiliki Kota Cirebon menjadi pertimbangan utama dalam menyusun KUA-PPAS.
Nah, di dalam dokumen KUA-PPAS telah ditetapkan bahwa Pemkot Cirebon akan melakukan efisiensi di sejumlah pos anggaran.
“Sesuai dengan kebijakan pengurangan TKD dan penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mengalami penurunan, kami juga melakukan efisiensi di berbagai pos anggaran,” jelasnya.
Selain tukin ASN, Pemkot Cirebon juga akan berupaya mengurangi pengeluaran kas daerah, antara lain dari biaya perjalanan dinas yang dipangkas hingga 50 persen.
Kemudian penggunaan listrik dan alat tulis kantor (ATK) yang dibatasi maksimal 25 persen, serta penerapan sistem paperless dalam kegiatan administrasi.
“Termasuk konsumsi rapat juga dikurangi,” tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik memastikan bahwa KUA-PPAS disepakati bersama setlah setelah melalui pembahasan intensif.
Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.494.256.418.924, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.484.992.170.524.
Dengan demikian, terdapat surplus sebesar Rp9.264.248.400 yang akan digunakan untuk menutup pembiayaan netto.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal yang cukup serius di tahun 2026.
Pengurangan Transker Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mewajibkan efisiensi besar-besaran.
Di sejumlah daerah di Jabar, termasuk di Cirebon, mengambil langkah strategis termasuk pengurangan Tukin atau TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).
ASN yang menggunakan kendaraan dinas pun harus siap-siap merogoh kocek dalam-dalam karena anggaran BBM kendaraan dinas juga dikurangi.