CIREBON, RADARCIREBON.COM - Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala SSos MSi, menyoroti masih rendahnya keterlibatan desa dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP).
Dari total 412 desa, baru 21 desa yang mengajukan lahan untuk pembangunan gedung koperasi tersebut.
Hendra menilai, rendahnya partisipasi ini harus segera diatasi karena program KMP merupakan salah satu langkah strategis pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis desa.
“Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung dan menyukseskan program prioritas nasional. Namun, saat ini dari 412 desa baru 21 yang mengajukan lahan. Ini angka yang masih sangat minim,” ujar Hendra usai menghadiri rapat koordinasi lintas perangkat daerah, kemarin (7/11/2025).
BACA JUGA:Danrem 063/SGJ Hadiri Vicon Peletakan Batu Pertama Koperasi Merah Putih Serentak di 800 Desa
Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah program prioritas nasional seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan Koperasi Merah Putih (KMP).
Hendra menjelaskan, pemerintah pusat menargetkan agar seluruh desa segera menyampaikan usulan lahan pembangunan KMP sebelum akhir November 2025.
Karena itu, Pemkab Cirebon akan melakukan langkah percepatan melalui koordinasi dan pendampingan intensif kepada pemerintah desa. “Langkah seperti rapat koordinasi ini sangat penting untuk mendorong percepatan,” terangnya.
Mantan kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon itu berharap, para camat dan kepala desa bisa memotivasi masyarakat, terutama para ibu, untuk segera mengajukan lahan pendirian gedung Koperasi Merah Putih.
BACA JUGA:Pemerintah Sedang Susun Aturan Soal Bunga untuk Pinjaman Koperasi Merah Putih
Selain membahas KMP, rapat juga menyinggung pelaksanaan program MBG. Hendra mengingatkan jajaran kecamatan dan satuan pendidikan agar memperketat pengawasan terhadap Sumber Pangan Program Gizi (SPPG) guna mencegah peredaran makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan siswa penerima manfaat.
“Kami tidak ingin ada makanan yang mengandung bahan berbahaya masuk ke program MBG. Pengawasan harus diperketat agar tidak merugikan anak-anak kita,” tegasnya.
Hendra menambahkan, pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi dengan perangkat desa dan lembaga masyarakat agar seluruh program prioritas nasional dapat berjalan optimal serta memberi manfaat nyata bagi warga Kabupaten Cirebon. (sam)