JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan transparan.
Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, saat memaparkan strategi dan langkah konkret pada Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Grand Mercure Jakarta, Rabu 19 November 2025.
Dalam pemaparannya, Wagub Erwan menyebut, keterbukaan informasi publik adalah fondasi penting dalam setiap kebijakan pembangunan menuju Jabar Istimewa.
BACA JUGA:Produktivitas ASN Jabar Tak Ditentukan Absensi! Dedi Mulyadi: Kualitas Kerja Lebih Utama
Menurutnya, seluruh kebijakan Pemprov Jabar disampaikan secara transparan dan akuntabel melalui jejaring komunikasi pemerintah, termasuk media sosial.
“Kami memaksimalkan medsos Pak Gubernur, medsos saya, Pak Sekda, dan OPD. Diskominfo juga terus aktif memberikan informasi kepada masyarakat,” ujar Erwan.
Pemprov Jabar memastikan, seluruh informasi disampaikan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat mendapatkan akses informasi publik yang mudah dan akurat.
Selain memanfaatkan media sosial, Pemprov Jabar juga menghadirkan Program Abdi Nagri Nganjang Ka Warga sebagai strategi pemerataan informasi publik hingga pelosok daerah.
Program ini dirancang untuk memastikan negara hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui layanan publik yang cepat dan responsif.
“Program ini adalah bukti konkret bahwa pemerintah benar-benar hadir mendekati warga dengan pelayanan publik yang cepat,” ujar Erwan.
BACA JUGA:Sejumlah Pembalap Gagal Tampil di BK Porprov Jabar 2025, IMI Kabupaten Cirebon Bongkar Alasannya
Baru 10 bulan memimpin bersama Gubernur Dedi Mulyadi, Erwan mengungkapkan, Pemprov Jabar telah melahirkan berbagai inovasi layanan informasi publik. Inovasi tersebut mencakup:
- Portal Jabarprov
- JSite
- Hotline Jabar
- Sapawarga
- Ekosistem Data Jabar
- Dashboard Jabar
- Jabar Saber Hoaks
- Layanan informasi ramah disabilitas
- Aplikasi Nyari Gawe
- Samsat Digital Mandiri
- Sambara
- Simawas Pagi
- Wargi Jabar
- Teman Jabar
- Simojang
- Singmanfaat
- Sampah Kita
- T-Rec RS Jiwa
- Layanan aduan warga Saung Kapeurih Lembur Pakuan dan Bale Pananggeuhan Gedung Sate
BACA JUGA:Jabar Kehilangan 1,4 Juta Hektare! Dedi Mulyadi Siapkan Langkah untuk Hentikan Alih Fungsi Lahan
Dengan sederet inovasi digital tersebut, Pemprov Jabar menargetkan dapat mempertahankan predikat Informatif pada Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Provinsi Jawa Barat, Adi Komar menegaskan, akan terus memperkuat jaringan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk dalam kondisi efisiensi anggaran.
“Kami memahami adanya efisiensi anggaran di beberapa daerah. Karena itu, Diskominfo memfasilitasi pembinaan teknis PPID secara rutin setiap bulan,” jelas Adi.
Pembinaan ini tidak hanya memperkuat tata kelola informasi publik, tetapi juga meningkatkan kapasitas PPID dalam menghadapi maraknya hoaks.
Koordinasi dilakukan secara intensif agar PPID mampu melakukan validasi informasi dengan cepat dan tepat sehingga masyarakat menerima informasi yang benar.
Dengan strategi yang terarah, inovasi digital yang masif, dan penguatan jaringan komunikasi daerah, Pemprov Jabar menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik menuju Jawa Barat yang Informasifi, Transparan, dan Responsif. (*)