RADARCIREBON.COM — Harapan warga pesisir Desa Eretan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu untuk terbebas dari banjir rob perlahan menemui titik terang.
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, bersama Anggota Komisi V DPR RI, H Daniel Muttaqien Syafiuddin, melakukan kunjungan kerja ke wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi langganan banjir pasang tersebut.
Kehadiran dua tokoh Indramayu yang dahulu bersaing dalam Pilkada ini justru disambut hangat ribuan warga.
Masyarakat melihat kolaborasi keduanya sebagai momentum penting untuk percepatan penanganan banjir rob dan pembangunan infrastruktur pesisir yang selama ini dinantikan.
BACA JUGA:Cirebon Timur Langganan Banjir, Belasan Desa Terendam dari Kecamatan Gebang hingga Waled
BACA JUGA:Harga Tiket Kereta Cirebon – Jogja Hari Ini, Tips Cerdas dan Hemat Jelang Libur Natal dan Tahun Baru
“Ini saat yang tepat untuk memastikan langkah konkret pemerintah. Warga sudah sangat lelah menghadapi banjir rob setiap hari,” ujar Yanto, salah satu warga Eretan yang mengikuti dialog terbuka bersama Bupati Lucky dan Bung Daniel.
Pemkab Indramayu Tegaskan Serius Atasi Banjir Rob
Dalam dialog dengan masyarakat, Bupati Lucky Hakim menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam.
Ia menyampaikan bahwa beberapa langkah penting sudah dijalankan, mulai dari pengerukan sungai, peningkatan drainase, hingga relokasi warga terdampak di Eretan Kulon yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial.
BACA JUGA:FK UGJ Cirebon Raih Akreditasi Unggul, Ketua YPSGJ: Ini Kasta Tertinggi
BACA JUGA:STTC dan Unpar Kolaborasi, Paparkan Hasil Pengabdian Arsitektur di Cirebon
Menurutnya, usulan pembangunan tanggul yang menjadi tuntutan utama warga kini memasuki tahap final pembahasan bersama Komisi V DPR RI.
“Semua sedang berjalan. Termasuk solusi relokasi bagi warga yang tinggal tepat di jalur pembangunan tanggul. Tidak ada penggusuran, semuanya tetap mengikuti regulasi,” tegas Lucky di hadapan warga yang rumahnya setiap hari terendam banjir pasang.
Pemkab Indramayu juga sudah menyiapkan lahan relokasi seluas dua hektare, berjarak sekitar satu kilometer dari titik pembangunan, cukup untuk menampung ratusan warga yang terdampak pembangunan.