KESAMBI– Dinas Pekerjaan Umum Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) Kota Cirebon mengeluhkan kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) di dinas teknis tersebut. Padahal, tahun 2014 ini ada 40 proyek pekerjaan yang masih belum dilaksanakan. Sementara, tenaga teknis di bidang Bina Marga khususnya, hanya 10 orang. Hal ini disampaikan Kepala DPUPESDM Ir H Yoyon Indrayana MT kepada Radar, Kamis (8/5). DPUPESDM menjadi dinas teknis yang mengerjakan banyak proyek. Hal ini menjadi tugas utama dinas tersebut. Namun, Yoyon menerangkan, dengan pekerjaan yang banyak, tidak diimbangi dengan jumlah SDM yang memadai. “Masih kurang pegawai. Saat ini hanya ada 10 orang untuk tenaga bidang Bina Marga,” terangnya. Tidak hanya itu, 10 orang pegawai Bina Marga DPUPESDM itu termasuk pula kepala bidang dan dua kepala seksi. Sementara, kata Yoyon, tugas mereka dalam melakukan pengawasan jalan dan pengecekan untuk seluruh Kota Cirebon, harus dilakukan setiap hari. Bahkan, sabtu minggu sekalipun para pegawai di Bina Marga DPUPESDM itu masih tetap bekerja. “Ini menjadi beban kita. Jumlah pegawai kurang, pekerjaan menumpuk,” tukasnya. Dengan banyaknya perbaikan jalan rutin dan proyek pembangunan yang terus bertambah, Yoyon mengharapkan agar ada penambahan jumlah pegawai di DPUPESDM. Khususnya untuk bidang Bina Marga. Pegawai tersebut, tidak harus dari PNS. Melainkan tenaga pekerja lapangan yang membantu tugas 10 pegawai PNS yang ada. Untuk 10 pegawai saat ini, akan dimanfaatkan untuk pengawasan dan hak teknis lainnya. “Kalau bidang lain sudah cukup. Hanya bina marga yang kurang,” ujarnya. Pekerjaan bidang Bina Marga, kata Yoyon, sangat komplek. Kedepan, biaya pemeliharaan rutin akan ditambah. Sebab saat ini masih sangat kurang dan tidak mencukupi dengan kerusakan maupun beban lain yang harus ditanggulangi. Tahun ini, ada 40 proyek dari anggaran murni APBD Kota Cirebon. Memasuki musim kemarau ini, Yoyon yakin perbaikan jalan akan maksimal. Sebab, musuh utama perbaikan jalan adalah hujan. Tahun pertama menjabat kepala DPUPESDM, Yoyon akan fokus pada perbaikan infrastruktur yang meliputi jalan, saluran, penataan lingkungan, dan bangunan gedung. “Ada beberapa proyek belum masuk ULP (Unit Layanan Pengadaan). Masih dalam penyusunan dokumen. Tahun ini harus selesai,” ucapnya. Perbaikan infrastruktur menjadi penting, karena Kota Cirebon menjadi kota perdagangan dan jasa. Jika infrastruktur tidak baik, investor akan meninggalkan Kota Cirebon. Sementara, Kepala ULP Kota Cirebon H Dede Sudarsono ST MSi mengatakan, tahun ini DPUPESDM memiliki 40 proyek yang masuk ULP. Artinya, proyek tersebut berada diatas Rp200 juta. Namun, hingga saat ini dokumen lelang untuk 40 proyek DPUPESDM belum seluruhnya masuk pendataan ULP. “Baru masuk 12 proyek. Itupun masih kami periksa kelengkapan dokumen lelangnya. Belum dapat diakses internet,” terangnya kepada Radar, Kamis (8/5). 12 proyek dari DPUPESDM itu bernilai lebih dari Rp9 miliar berdasarkan pagu anggaran yang ada. Dede menjelaskan, dokumen mulai masuk lelang pada minggu lalu. saat ini masih dalam pembahasan dan kelengkapan dokumen administrasi. “Kalau sudah lengkap pasti diumumkan. Sisa dari 40 proyek DPUPESDM tetap harus berjalan tahun ini. Kami minta mereka cepat mengajukan dokumen lelang,” ucapnya. Terkait dengan informasi kurangnya pegawai Bidang Bina Marga DPUPESDM, Dede merasakan hal yang sama di ULP. Menurutnya, salah satu alasan lelang sedikit terlambat karena tim kelompok kerja (pokja) masih tersebar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain. Karena itu, Dede meminta pokja berkumpul dan SDM ditambah, agar dapat bekerja mandiri dan cepat. Hal ini akan mempercepat pula pembangunan di Kota Cirebon. “Kalau lelangnya cepat, pekerjaan dan pembangunan juga semakin cepat,” ujarnya. (ysf)
Kategori :