CIREBON, RADARCIREBON.COM - Tata kelola data yang lebih terbuka dan terintegrasi kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota Cirebon melalui penyelenggaraan Evaluasi Cirebon Satu Data (CSD) 2025, Kamis 27 November 2025.
Forum ini menjadi ruang penting untuk melihat sejauh mana perangkat daerah menjaga konsistensi pengelolaan data.
Sekaligus menegaskan kembali pentingnya prinsip Satu Data sebagai landasan kerja pemerintah.
BACA JUGA:Hingga November, 14 Ribu SPPG Beroperasi dan Layani 42,8 juta Penerima Manfaat MBG
BACA JUGA:Gapura Sri Baduga 2025: Upaya Pemprov Jabar Perkuat Pelayanan Desa dan Kelurahan
Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto menegaskan, tantangan tata kelola data saat ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal kedisiplinan dan kesadaran bersama.
“Kita hidup di era di mana data telah menjadi mata uang baru, komoditas yang sangat berharga, dan penentu keberhasilan pembangunan."
"Pemerintah Kota Cirebon memiliki tanggung jawab moral untuk menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu,” ujarnya.
Ia menambahkan, Cirebon Satu Data harus menjadi dasar dari seluruh proses pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program.
“Saya ingin kegiatan ini menjadi penegasan kembali komitmen kita semua. Karena itu, evaluasi hari ini sangat krusial untuk melihat apakah kita benar-benar sudah mematuhi prinsip Satu Data,” kata Sumanto.
Dalam arahannya, Pj Sekda juga meminta setiap produsen data untuk melakukan evaluasi internal secara jujur.
BACA JUGA:Pelaku Usaha Hiburan, Kuliner dan Wisata di Cirebon Timur Matangkan Pembentukan Paguyuban
Ia menekankan pentingnya standar data yang seragam, kelengkapan metadata, serta pembaruan data yang tepat waktu.
“Dalam dunia yang bergerak cepat, data yang terlambat satu hari saja bisa menghasilkan keputusan yang tidak lagi relevan."
"Saya minta tiga hal: disiplin memperbarui data, tingkatkan kualitas metadata, dan hentikan ego sektoral. Data adalah aset kolektif Pemerintah Kota Cirebon,” tegasnya.