Empat Korban CPNS Ngadu ke BKPPD

*Tertipu Iming-iming CPNS dengan Setoran Rp40-100 Juta SUMBER- Meski sudah diingatkan berulangkali agar tidak termakan bujuk rayu oknum calon calon pegawai negeri sipil (CPNS), empat warga justru melapor ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKKPD) dan mengaku jadi korban penipuan. “Dalam dua minggu ini sudah ada empat orang yang mengadu ke kami. Mereka menjadi korban penipuan pengangkatan CPNS. Parahnya lagi mereka telah menyetor sejumlah uang dari Rp40-100 juta,\" kata Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, Drs Iim Rohiman, saat ditemui Radar di ruang kerjanya, Selasa (20/5). Namun, pengaduan ini sulit untuk ditindaklanjuti lantaran tiga pelapor menolak membeberkan barang bukti. Modus penipuan menemui titik terang setelah pelapor keempat yakni, Pandu Pratama, bersedia membeber bukti penipuan. “Pandu nampaknya telah menjadi korban penipuan CPNS sejak Januari 2013. Para penipu itu juga tak tanggung-tanggung, bahkan berani memalsukan tanda tangan, membuat kop surat tiruan dan membuat stempel palsu yang mengatasnamakan kepala Badan Kepegawai Negara (BKN) Republik Indonesia,” tuturnya. Iim mengaku heran dengan mudahnya warga termakan rayuan oknum penipu. Harusnya sudah merasa curiga dari awal, sebab di dalam surat keputusan palsu itu, korban sudah ditetapkan menjadi CPNS terhitung mulai tanggal, 1 Januari 2013. Tetapi, di SK pemberitahuan korban baru mendapat surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) 5 Mei 2014. “Harusnya mereka curiga dari awal. Tetapi karena baru sadar ada yang aneh belakangan, mereka baru mengadukan kepada kami,\" ungkapnya. Ia menuturkan, rata-rata para korban penipuan itu menanyakan tentang penerimaan CPNS melalui pemanggilan langsung tanpa melalui tes. Padahal berulang kali ia menegaskan, tak ada jalur penerimaan CPNS hanya dengan pemanggilan tanpa tes. “Sangatlah tak mungkin pengangkatan CPNS tanpa seleksi. Spabila ada pengangkatan CPNS, kita umumkan secara terbuka baik di media massa atau melalui selebaran resmi,\" tuturnya. Iim juga heran dengan korban yang percaya dengan informasi dari oknum penipu. Padahal, sudah sering disampaikan informasi bahwa tidak ada pengangkatan CPNS daerah, namun SK PNS berasal dari pusat. Kecuali, bila CPNS dibuka pemerintah pusat, baru SK diterbitkan oleh pusat,. \"Kami sudah berulangkali mengingatkan, tidak ada pengangkatan CPNS yang SK-nya diterbitkan dari pusat. Ini sih rata-rata kebanyakan yang menjadi korban meraka SK-nya diterbitkan oleh Kemanpan-RB dan BKN pusat. Harusnya, kalau SK dari pusat mereka ditempatkan di pusat, bukan di daerah,” bebernya. Iim mencontohkan, Pandu Pratama mendapatkan SK dari Kemenpan-RB dan BKN. Kemudian Pandu ditempatkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Hal ini sangat tidak mungkin dan seharusnya korban sudah curiga dengan mekanisme ini. “Setelah mengadu dan melapor, kami telah memberi masukan untuk melapor kejadian ini kepada pihak kepolisian supaya di proses secara hukum. Tapi rata-rata mereka tidak mau melalporkan dengan alasan takut uangnya tidak kembali,\" paparnya. Iim kembali menegaskan, untuk tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak akan membuka rekrutmen CPNS umum. Pasalnya, anggaran belanja pegawai Pemkab Cirebon masih diatas 50 persen dari APBD. Apalagi bila ditambah dengan dua tahun masa perpanjangan pensiun para pegawai eselon II, III dan IV. \"Tidak akan ada CPNS untuk umum, karena memang anggaran belanja pegawai di kita masih di atas angka 50 persen. Belum ditambah dengan pengangkatan 405 orang CPNS K2, dan juga ditambah dengan perpanjangan masa pensiun hingga dua tahun lagi. Anggaran biaya belanja pegawai dikita semakin gemuk. Namun, rasionalnya mungkin dua tahun kedepan akan kembali ada pengangkatan CPNS umum. Namun tidak tahu juga kedepannya akan seperti apa, mungkin dengan nanti adanya persiden baru, maka regulasi dan aturannya juga akan baru, kan semuanya bisa mungkin terjadi,\" terangya. Iim menambahkan, bupati Cirebon telah membuat peraturan bupati tentang sarana dan prasarana kesehatan yang kurang diminati. Perbup tersebut diajukan ke Kemenpan-RB untuk usulan adanya formasi CPNS khusus tenaga medis dan kesehatan. \"Tapi itu baru sebatas usulan. Usulan tersebut untuk meminta 24 orang untuk formasi khusus tenaga medis kategori sarana dan prasaran yang kurang diminati. Kategori ini misalnya untuk dokter spesialis yang akan ditempatkan di Puskesmas pembantu,\" imbuhnya. Di tempat terpisah, Bupati Cirebon, Drs H Sunjaya Purwadi Sastra MM MSi membenarkan, tahun ini akan ada pengangkatan CPNS umum untuk formasi tenaga medis pada sarana dan prasarana kesehatan yang kurang diminati. \"Anggaran belanja pegawai masih diatas 50 persen, kita tidak akan ada pengangkatan CPNS. Tapi karena memang formasinya ada khusus untuk tenaga medis dan perbup telah kami buat, rencananya tahun ini akan ada pengangkatan CPNS. Dan usulan ini sedang kami ajukan ke Kemenpan-RB, mudah-mudahan usulan ini disetujui,\" ungkapnya. (via)