Dengan skema kerja sama pemanfaatan penuh, pengelolaan bandara tidak lagi dilakukan melalui kerja sama operasi (KSO), melainkan ditangani secara menyeluruh oleh satu operator.
BACA JUGA:FEB UGJ Kirim 12 Mahasiswa Magang Kerja Batch 3 ke Jepang
BACA JUGA:Pemantauan UMK 2026 di Cirebon Baru Dilakukan Akhir Januari
“Kalau sudah ditangani Angkasa Pura, bukan lagi KSO. Mereka yang mengoperasikan, membiayai, sekaligus menanggung risiko. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas penerbangan,” kata Eman.
Ia optimistis, pengambilalihan BIJB oleh pemerintah pusat akan membawa dampak signifikan bagi kawasan Ciayumajakuning yang meliputi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.
Hidupnya kembali aktivitas bandara diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat arus investasi, serta meningkatkan konektivitas wilayah Jawa Barat bagian timur.
“Kalau bandara ramai, daerah pasti ikut bergerak. Pariwisata, perdagangan, hingga investasi akan tumbuh. Ini yang sejak awal kami dorong,” ujarnya.
Lebih jauh, Eman menilai kebijakan ini mencerminkan komitmen negara dalam menjaga aset strategis agar tidak terbengkalai.
Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, BIJB diharapkan kembali berfungsi sebagai bandara internasional yang berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keputusan Presiden ini menjadi angin segar, bukan hanya bagi Majalengka, tetapi juga bagi Jawa Barat dan kawasan sekitarnya. Yang terpenting, bandara tetap hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.