Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah persoalan besar jika manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Yang terpenting adalah keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Kalau harus menambah beban APBD demi perbaikan yang cepat dan tepat, itu bukan masalah,” tegasnya.
Selain jalan nasional di wilayah perkotaan Bandung, KDM juga menyampaikan rencana perbaikan jalan di kawasan pantai utara Jawa Barat (Pantura).
Jalur Pantura dikenal sebagai jalur strategis nasional yang menopang distribusi logistik dan mobilitas masyarakat, namun kerap mengalami kerusakan akibat tingginya volume kendaraan berat.
Menurut KDM, percepatan perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menekan angka kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia berharap, usulan pelimpahan pengelolaan jalan nasional ini dapat diterima oleh pemerintah pusat sebagai solusi kolaboratif antara pusat dan daerah.
Dengan demikian, koordinasi pembangunan infrastruktur tidak lagi terhambat oleh persoalan kewenangan administratif.
BACA JUGA:Lonjakan Pengunjung Wisata Cirebon 2025: Perjalanan Wisnus Tembus 3 Juta, Naik 33 Persen
“Kalau pusat dan daerah bisa berbagi peran secara jelas, maka pelayanan kepada masyarakat bisa jauh lebih cepat dan efektif,” pungkasnya.
Usulan ini pun dinilai sebagai terobosan kebijakan yang realistis di tengah kebutuhan masyarakat akan infrastruktur jalan yang aman, layak, dan berkualitas, khususnya di wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi. (*)