“Ilmu pengetahuan tanpa kontrol etis berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Kami berharap Formula menjadi oase kejernihan berpikir di tengah derasnya arus perubahan,” ujarnya.
Tak hanya soal teknologi, Pemkot Cirebon juga menyoroti isu kelestarian lingkungan, khususnya kawasan pesisir.
Pemerintah berharap para ulama melalui forum ini dapat memberikan perspektif fikih lingkungan guna membangun kesadaran kolektif masyarakat.
Menurutnya, pembangunan ekonomi ke depan harus berbasis keadilan dan keberpihakan pada kelompok rentan.
Transisi ekonomi tidak boleh meninggalkan masyarakat kecil, melainkan menjadi momentum pemberdayaan ekonomi umat berbasis ekosistem syariah.
“Kami memerlukan tuntunan ulama agar transformasi ekonomi ini menjadi sarana pemberdayaan, bukan justru memperlebar kesenjangan,” tambahnya.
BACA JUGA:Meriah dan Penuh Kehangatan, Imlek 2026 di Cahaya Restaurant Cirebon Banjir Hadiah
Komitmen tersebut ditegaskan dengan kesiapan pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dan menjadikan ulama sebagai mitra dalam proses pengambilan keputusan strategis daerah.
Pembentukan Formula Se-Cirebon Raya juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden RI ke-13, Ma’ruf Amin.
Dalam keterangan tertulisnya, ia menyampaikan rasa syukur atas lahirnya forum tersebut sebagai wadah konsolidasi gerakan ulama.
Menurutnya, kehadiran Formula diharapkan mampu menyatukan gerakan (tauhidul harakah), menyamakan persepsi (tauhidul a’ra), serta menyatukan barisan (tauhidul shuhuf) dalam menghadapi kompleksitas persoalan umat dan bangsa.
“Semoga dengan hadirnya Formula se-Cirebon Raya mampu menjawab permasalahan umat. Saatnya ulama membangun konektivitas dan bersinergi dalam syiar Islam serta merawat kebangsaan,” pesan Ma’ruf Amin.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penguat bahwa peran ulama tidak hanya terbatas pada ranah keagamaan, tetapi juga memiliki kontribusi strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan nilai kebangsaan.
Dalam forum tersebut, Pemkot Cirebon juga berharap lahirnya rekomendasi konkret terkait penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Salah satu fokus yang disorot adalah revitalisasi pesantren sebagai pusat pendidikan karakter dan literasi agama yang moderat.
Pemerintah menilai pesantren memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual.