Di tingkat nasional, wacana WFH ASN ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat terbatas antara para menteri dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 19 Maret 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa penerapan WFH berpotensi menghemat penggunaan BBM secara signifikan.
“Ada potensi penghematan mobilitas, terutama penggunaan bensin, yang bisa mencapai sekitar seperlima dari konsumsi normal,” ungkapnya.
Pemerintah saat ini masih mematangkan skema teknis pelaksanaan WFH.
Tidak hanya untuk ASN, kebijakan ini juga diharapkan dapat diterapkan oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.
Meski demikian, waktu pasti pelaksanaan kebijakan tersebut masih belum ditentukan.
Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi harga minyak dunia dan situasi geopolitik global.
“Nanti kita lihat situasinya. Kita mengikuti perkembangan harga minyak dan kondisi global,” ujar Airlangga.
Rencana awal, kebijakan WFH ini akan mulai diterapkan setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Namun, keputusan final masih menunggu hasil kajian lanjutan dari pemerintah pusat.
Selain kebijakan WFH, pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah lain untuk menjaga ketahanan fiskal nasional.
Salah satunya dengan memastikan defisit anggaran tetap berada di bawah 3 persen.
Upaya efisiensi juga dilakukan di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk optimalisasi penerimaan dari sektor energi dan komoditas.
Pemerintah juga mendorong peningkatan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Selain itu, percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke tenaga surya juga menjadi salah satu strategi utama.
Langkah tersebut diharapkan mampu menekan ketergantungan terhadap BBM di tengah kenaikan harga energi global.