BACA JUGA:Benarkah Ukom Mendadak? Ini Pengakuan Calon Sekda Kota Cirebon dan Penjelasan BKPSDM
Langkah pengendalian dan evaluasi juga diperkuat guna memastikan seluruh pihak yang memiliki kewajiban segera menuntaskan pengembalian sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Carlan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk memberikan ruang bagi proses penyelesaian ini.
Ia menilai, dukungan serta pengawasan publik tetap diperlukan, namun harus disertai pemahaman yang komprehensif.
Menariknya, ia turut memberikan apresiasi terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa, termasuk dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kuningan.
Menurutnya, kritik yang disampaikan merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat dalam sistem pemerintahan.
“Kami menghargai kritik dan masukan. Itu bagian dari kontrol publik. Namun tentu harus berbasis pada data dan pemahaman yang utuh terhadap LHP BPK,” katanya.
Selain itu, Carlan juga membantah isu yang berkembang terkait adanya pembahasan khusus antara Disdikbud dan DPRD mengenai angka TGR.
Ia memastikan, kehadirannya bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DPRD merupakan bagian dari agenda resmi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025.
“Agenda rapat fokus pada evaluasi kinerja, termasuk upaya peningkatan rata-rata lama sekolah di Kuningan. Tidak ada pembahasan atau intervensi di luar itu, apalagi terkait LHP,” tegasnya.
Dengan progres yang terus meningkat, penyelesaian TGR disdikbud kuningan kini menjadi perhatian bersama.
Transparansi, pengawasan, dan komitmen semua pihak menjadi kunci agar pengembalian kerugian negara dapat tuntas sesuai target.