Irjen Kemendikbud Larang Sekolah Koordinir Seragam dan Bebani Biaya

Kamis 19-06-2014,15:15 WIB
Reporter : Dian Arief Setiawan
Editor : Dian Arief Setiawan

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan warning yang sama, setiap masa penerimaan siswa baru. Mereka meminta sekolah tidak menjadikan masa penerimaan baru sebagai ajang bisnis. Biaya-biaya yang dibebankan kepada siswa baru harus wajar. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar mengatakan, sekolah dilarang mengkoordinir pembelian perangkat sekolah yang dipakai siswa. Sebab perangkat sekolah itu merupakan jenis kebutuhan individu siswa. \"Dikhawatirkan pengkoordiniran ini menjadi kewajiban, kemudian memberatkan siswa dan menguntungkan pihak-pihak tertentu di sekolah,\" katanya kemarin. Modus-modus berbisnis sekolah selama masa penerimaan siswa baru beragam. Diantaranya adalah mengkoordinir pembelian laptop bagi siswa baru. Haryono menegaskan Kemendikbud tidak pernah mengeluarkan kewajiban bahwa siswa, bahkan mahasiswa, untuk memiliki laptop. Di beberapa daerah masih sering ditemukan siswa baru yang diterima dibebani biaya masuk yang besar. Alasan dari pihak sekolah, biaya itu dipakai untuk membeli laptop secara kolektif. Haryono mengatakan laptop ini merupakan barang mahal, seharusnya siswa tidak harus dipaksakan membeli laptop. Selain laptop, Haryono mengatakan, sekolah tidak boleh mengkoordinir pembelian seragam. \"Seharusnya siswa dibebaskan membeli seragam di manapun dengan harga yang berbeda-beda jelasnya,\" katanya. Pembelian seragam secara kolektif, masih ditoleransi untuk jenis seragam almamater. Pasalnya seragam jenis ini sangat khas dan tidak dijual bebas. \"Baik itu di sekolah negeri maupun sekolah swasta, jangan memanfaatkan momentum penerimaan siswa baru untuk mengeruk keuntungan finansial,\" tegasnya. Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjelaskan, Itjen Kemendikbud sudah membukan posko pengaduan tenang pelanggaran-pelanggaran penerimana siswa baru. Baik itu terkait urusan uang masuk dan sejenisnya. Termasuk seleksi yang tidak didasarkan prestasi akademik tetapi kondisi keuangan orangtua siswa. \"Saya berharap orangtua siswa proaktif melapor jika menemukan kejanggalan-kejanggalan selama masa penerimaan siswa baru,\" kata dia. Haryono mengatakan masyarakat tidak perlu takut menghadapi sekolah-sekolah yang nakal dalam menyeleksi calon siswa baru. (wan)

Tags :
Kategori :

Terkait