“Ini bukan lagi persoalan kecil, tetapi sudah masuk kategori kegagalan sistemik. Bahkan untuk pengajuan tahun 2026, survei lapangan saja belum dilakukan karena masih menunggu arahan,” katanya.
Selain itu, ia turut mengkritisi pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang seharusnya bisa digunakan secara fleksibel dalam kondisi darurat.
Namun, dalam praktiknya justru terhambat oleh kekhawatiran administratif.
“Anggaran yang seharusnya menjadi solusi justru tidak terserap. Ini berbahaya karena menyangkut keselamatan warga sekaligus kepercayaan publik,” tegasnya.
BACA JUGA:Pencarian Bocah Hanyut di Cirebon Dihentikan Sementara, Dilanjutkan Pagi Ini
Sebagai langkah perbaikan, Rinna mendorong adanya integrasi lintas sektor yang lebih solid. Ia juga mengusulkan program rehabilitasi permanen untuk rumah tidak layak huni (Rutilahu) agar penanganan tidak bersifat sementara.
Tak hanya itu, keterlibatan sektor swasta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dinilai penting untuk mempercepat penanganan krisis hunian di daerah.
Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan bahwa rumah bukan sekadar bangunan fisik, tetapi juga simbol keamanan dan kenyamanan bagi setiap keluarga.
“Pemerintah harus bertransformasi menjadi lebih solutif dan antisipatif. Jika tidak, setiap rumah yang ambruk akan menjadi tanda kegagalan bersama,” pungkasnya. (*)