JAKARTA - Meskipun PT Kereta Api (KAI) akan menaikkan tarif Kereta Api ekonomi bersubsidi pada bulan September nanti, hal itu belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan, sampai kini belum ada kesepakatan dengan PT KAI terkait kenaikan harga tiket tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Kemenhub, JA Barata kemarin (29/6). Barata menegaskan, sampai kini Kemenhub belum membahas kenaikan tarif kereta ekonomi bersubsidi tersebut. \"Sampai kini saya tegaskan belum ada rencana menaikkan tarif kereta api ekonomi,\" jawabnya. Barata menjelaskan, kebijakan menaikkan tarif KA ekonomi bersubsidi bukan domain dari PT KAI. Perubahan harga itu harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah dalam hal ini kemenhub. \"Itu merupakan kewenangan dari Menteri Perhubungan,\" jelasnya. Menurut Barata, persetujuan itu mutlak dibutuhkan oleh PT KAI jika akan menginginkan kenaikan tarif KA ekonomi subsidi. Karena menurut dia, KA kelas ekonomi dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu yang ingin bepergian dengan kereta api. Berbeda dengan kereta non ekonomi. Perusahaan berhak menentukan tarif kereta non subsidi itu. Sebab, rata-rata yang menggunakan moda transportasi ini masyaralat yang tingkat ekonominya sudah mapan. Dia mengakui, kenaikan itu dipicu pemotongan anggaran belanja dan pendapatan negara perubahan (APBNP) di Kemenhub. Itu berdampak pada besaran Public Service Obligation (PSO). Awalnya PSO untuk KA bersubsidi besaranya Rp1,224 triliun. Setelah mengalami pengurangan sebesar Rp352 miliar, besaran PSO untuk penumpang KA ekonomi menjadi Rp871 miliar. Namun Barata menegaskan sampai saat ini kemenhub masih mencari cara agar harga KA ekonomi subsidi tidak naik. Caranya dengan memakai anggaran BBM yang tidak terserap tahun lalu. Besarnya Rp352 miliar. Jika anggaran Rp352 miliar itu ditambahkan anggaran PSO untuk tahun ini yakni Rp871 miliar maka didapatkan hasil Rp1,224 triliun. Jumlah itu sama sebelum adanya pemotongan anggaran. Lebih lanjut, pihaknya berharap PT KAI untuk menunda kenaikan harga KA Ekonomi. Barata berharap pihak operator jangan hanya berfikir matematis untung rugi. \"Kemampuan beli masyarakat juga harus diperhitungkan,\" ungkapnya. (aph)
Kenaikan Tarif KA Ekonomi Harus Izin Pemerintah
Senin 30-06-2014,14:33 WIB
Reporter : Dedi Darmawan
Editor : Dedi Darmawan
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Jumat 06-09-2024,10:54 WIB
Kejadian di Kuningan, Ibu Muda Meninggal di Kamar Mandi Diduga Bunuh Diri
Jumat 06-09-2024,09:26 WIB
PDIP Kabupaten Cirebon Pecah? Efek Foto Jimus Bareng Ayu-Soliching, 10 Kader Bakal Diperiksa
Kamis 05-09-2024,18:30 WIB
Kabupaten Bandung Diguncang Gempa Tiga Kali, Begini Imbauan BMKG
Jumat 06-09-2024,12:00 WIB
Forjakon Siap Menangkan Dani-Fitria di Pilwalkot Cirebon, Kalau Tidak Komitmen Ramli Akan Melawan
Jumat 06-09-2024,07:00 WIB
Roberto Mancini Sebut Dua Faktor yang Buat Timnya Gagal Kalahkan Indonesia
Terkini
Jumat 06-09-2024,18:00 WIB
IHC RS Pertamina Komitmen Layani Pasien Secara Prima
Jumat 06-09-2024,17:34 WIB
8 Pelajar Cirebon Diamankan Saat Pesta Miras, 2 Perempuan Ada Siswa SMK dan SMP
Jumat 06-09-2024,17:00 WIB
Tak Ada Besi Cor di Sebagian Betonisasi Jalan Pagertoya
Jumat 06-09-2024,16:30 WIB
Ibu Muda yang Meninggal di Kontrakan Kuningan Tinggal dengan Suami Kedua, Polisi Pastikan Hal Ini
Jumat 06-09-2024,16:00 WIB