SUMBER– Maraknya siswa lulusan SMP asal Kabupaten Cirebon yang mendaftarkan diri ke sejumlah SMA di Kota Cirebon jangan diartikan pendidikan tingkat menengah atas di Kabupaten Cirebon tidak berkualitas. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Toif SPd kepada Radar, kemarin. Dia mengatakan, untuk mengukur kualitas pendidikan suatu daerah, bukan ditentukan oleh banyaknya peminat yang mendaftarkan diri. Namun, sambung Toif, ditentukan oleh tingginya minat belajar masyarakat, khususnya generasi muda agar kelak mereka menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. “Banyak siswa Kabupaten Cirebon yang mendaftar ke Kota Cirebon, itu disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya, dekat dengan rumah tinggal, transportasi yang terjangkau dan lain-lain,” katanya. Dijelaskan Toif, untuk sistem pembelajaran, seluruh sekolah di Indonesia baik negeri maupun swasta, menggunakan kurikulum dan metode pembelajaran yang sama, yakni kurikulum 2013. Perbedaannya, mungkin pada muatan lokal, karena mata pelajaran ini ditentukan oleh masing-masing sekolah atau daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan. “Baik sekolah di Kota Cirebon maupun di Kabupaten Cirebon hampir semua sama. Jikalau ada kekurangan, masing-masing daerah pun punya kekurangan dan kelebihan,” jelasnya. Pihaknya pun setuju dengan anggapan sebagian kepala sekolah SMA yang ada di Kabupaten Cirebon, bahwa orang tua yang mendaftarkan sekolah anaknya ke Kota Cirebon, lantaran gengsi saja. “Kadang orang tua lebih bangga ketika putra-putrinya bersekolah di salah satu sekolah favorit yang ada di Kota Cirebon, padahal hal itu bukan jaminan akan membawa kesuksesan bagi si anak itu sendiri. Yang menentukan kesuksesan peserta didik adalah peserta didik itu sendiri,” imbuh Toif. Walaupun demikian, pihaknya mengimbau kepada seluruh elemen yang berkepentingan dalam dunia pendidikan Kabupaten Cirebon, situasi ini harus dijadikan bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan standar mutu pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat. “Guru, sekolah, dinas pendidikan dan masyarakat harus bersatu padu meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Cirebon, sehingga output yang dihasilkan mampu memenuhi standar yang diharapkan,” terangnya. Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Cirebon, politisi PKS ini mengungkapkan, dari hasil pantauan DPRD, sampai dengan saat ini masih berjalan dengan lancar dan belum menerima keluhan dari wali murid. Persoalan biaya-biaya yang akan ditanggung oleh wali murid, pihak sekolah harus bisa mengantisipasinya dengan mengadakan rapat terlebih dahulu dengan wali murid dan harus mengacu pada aturan penganggaran yang ada. “Sekolah harus berkomunikasi dengan orang tua, sejak awal pendaftaran orang tua wajib diberitahu tentang hak dan kewajiban mereka ketika mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut, agar tidak ada saling curiga antara orang tua siswa dengan pihak sekolah,” tegasnya. Sementara itu, berdasarkan pantauan Radar, saban hari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diserbu olah puluhan wali murid untuk membuat surat rekomendasi dari dinas agar anaknya bisa mendaftar ke sekolah yang ada di Kota Cirebon ataupun daerah lainnya. Masyarakat mengaku, pembuatan surat rekomendasi membuat mereka rumit, apalagi mereka yang sekolahnya di Madrasah Tsanawiyah, kemudian ingin melanjutkan ke SMA negeri yang di Kota Cirebon. Rekomendasi tidak hanya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, tapi harus disertai surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yang menjadi naungan madrasah tsanawiyah. Dari data yang dikeluarkan Dinas Pendidikan, permohonan pembuatan surat rekomendasi untuk melanjutkan sekolah ke luar daerah sampai Rabu (2/7), sudah mencapai 884 atau 2,6 persen dari 33 ribu lebih siswa SMP/MTs baik negeri maupun swasta yang ikut UN. Siswa yang mendaftarkan sekolahnya ke wilayah Kabupaten Cirebon sebanyak 263 orang. (jun)
Kategori :