Kepuasan Pelayanan Publik Meningkat 18,58%

KUNINGAN- Bappeda bekerja sama dengan Universitas Pasundan Bandung merilis hasil survei kepuasan masyarakat (Customer Satisfaction Survey) terhadap kinerja pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2013. Hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2012 skor survei menunjukkan angka 67,82%, sementara tahun 2013 skor survei menunjukkan angka kepuasan 86,40% atau mengalami kenaikan hingga 18,58%. Sasaran survei kepuasan masyarakat adalah anggota masyarakat secara individual yang mengetahui atau pernah mengurus dokumen. Seperti pelayanan dokumen kependudukan berupa KTP, akta kelahiran dan lain-lain. Pelayanan perizinan berupa IMB dan izin usaha, infrastruktur berupa kualitas jalan, trotoar, drainase, penerangan jalan, dan lain-lain, serta berbagai pelayanan publik lain seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Adapun, populasi dari penelitiannya adalah seluruh penduduk Kabupaten Kuningan yang mencapai angka 1.133.164 orang. Teknik penarikan sampel dilakukan secara cluster melalui pembagian populasi menjadi beberapa grup bagian. Grup bagian disebut cluster. Beberapa cluster kemudian dipilih secara acak. Item-item data dalam cluster terpilihlah yang menjadi sampel. Dalam penelitian, cluster adalah kecamatan dengan jumlah sampel sebanyak 260 orang. Secara umum, kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat hingga 20%. Beberapa parameternya ialah pelayanan KTP, pelayanan pendaftaran kelahiran dan kematian, penyediaan kualitas drainase di sekitar tempat tinggal, penyediaan kualitas kebersihan, pengaturan lalu lintas, bantuan untuk masyarakat miskin, upaya penanggulangan korupsi, pembinaan masyarakat dalam peningkatan pendapatan, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, responsibilitas bupati terhadap kebutuhan masyarakat, dan pemberian perlakuan yang sama antara pria dan wanita dalam menerima pelayanan. Sedangkan beberapa program yang mendapat apresiasi peningkatan kepuasan mencapai lebih dari 40 persen adalah penyediaan kualitas jalan lingkungan (41,50%), penyediaan trotoar untuk pejalan kaki (45,50%), penerangan jalan umum (58%), pencegahan dan pemadaman kebakaran (64%), penyediaan lapangan pekerjaan (43,75%), dan penyediaan aksesibilitas bagi masyarakat (46,25%). “Meski secara umum kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat, tapi perlu ada evaluasi terhadap beberapa item pelayanan,” ujar Kepala Bappeda H Maman Suparman MM kepada Radar, Jumat (11/7). Evaluasi diperlukan dalam pengurusan IMB, layanan hak atas tanah, penyediaan air PDAM kepada masyarakat, jasa pembuangan limbah oleh pemerintah daerah, kualitas pengumpulan dan pembuangan sampah, pelayanan kesehatan umum, dan pengentasan kemiskinan. Hasil Suseda 2013, ungkap Maman, BPS juga merilis bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan dari 72,89 pada tahun 2012, menjadi 73,36 di tahun 2013. Kontribusi masing-masing dimensi terhadap pembentukan IPM Kuningan ialah indeks pendidikan 84,67 meningkat 0,29 dari tahun lalu. Indeks kesehatan 76,57 meningkat 0,22 dan indeks daya beli 58,83 meningkat 0,89 dari tahun 2012. Meski menunjukkan perkembangan menggembirakan, tidak berarti Pemkab Kuningan lantas berpuas diri. “Butuh kerja keras dan kerja sama di antara para pihak yang berkepentingan untuk bisa mewujudkan visi Kuningan MAS (Mandiri, Agamis dan Sejahtera) di masa mendatang,” kata dia. Menurut Maman, hasil positif itu tidak lepas dari sinergitas dan kekompakan antar SKPD. Di mana semua program SKPD sudah menyentuh pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga tidak heran, jika kepuasan masyarakat pun jadi meningkat. Dari survei kepuasan masyarakat, Maman berharap, ada informasi langsung dari masyarakat tentang kinerja Pemkab Kuningan dalam memberikan pelayanan publik. “Informasi ini sangat penting sebagai masukan atau umpan balik bagi pemkab untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik,” pungkasnya. (tat)