Tingkatkan Pendapatan Daerah, Pemkab Cirebon Gandeng KPP Pratama Lewat Program Mapag Data

Jumat 26-06-2026,19:06 WIB
Reporter : Moh Junaedi
Editor : Moh Junaedi

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui kolaborasi strategis dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon II.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah pelaksanaan program Canvassing Mapag Data.

Sebuah kegiatan pendataan terpadu, bertujuan menyelaraskan data perpajakan sekaligus meningkatkan potensi penerimaan pajak pusat dan daerah.

BACA JUGA:KPP Pratama Cirebon Dua dan Bapenda Gelar Mapag Data di Jalan Tuparev, Sasar 88 Lokasi Usaha

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun basis data perpajakan yang lebih akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon, Fahmi Sudjati, mewakili Kepala Bapenda Kabupaten Cirebon Erus Rusmana, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurut Fahmi, keberadaan data yang valid merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah.

Dengan data yang akurat dan sesuai kondisi sebenarnya, pemerintah dapat memetakan potensi pajak secara lebih tepat sehingga penerimaan daerah dapat dioptimalkan.

"Ketersediaan data yang valid dapat menunjang optimalisasi pendapatan pajak daerah. Dengan data yang sesuai kondisi existing di lapangan, potensi penerimaan pajak bisa dimaksimalkan," ujar Fahmi saat kegiatan berlangsung di Hotel Apita Cirebon, Rabu 24 Juni 2026 kemarin.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut tidak hanya mendukung program yang dijalankan oleh KPP Pratama Cirebon II.

BACA JUGA:Realisasi PBB-P2 Baru 35 Persen, Bapenda Evaluasi 40 Kecamatan dan Siapkan Langkah Percepatan

Tetapi juga memberikan manfaat besar bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memperkuat kualitas basis data perpajakan yang selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, terdapat keterkaitan yang sangat erat antara objek dan subjek pajak pusat dengan pajak daerah.

Karena itu, proses pendataan yang dilakukan secara bersama akan menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif.

Sebagai contoh, sebuah hotel tidak hanya menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) yang dikelola pemerintah pusat.

Kategori :