Di sisi lain, usaha tersebut juga memiliki keterkaitan dengan berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dengan kondisi tersebut, Fahmi menilai pendekatan kolaboratif menjadi pilihan yang lebih efektif dibandingkan jika masing-masing instansi melakukan pendataan secara terpisah.
Selain meningkatkan kualitas data, kerja sama lintas instansi juga dinilai mampu menekan biaya operasional dan penggunaan anggaran karena seluruh proses dilakukan secara terintegrasi.
BACA JUGA:Ketua DPRD dan Komisi II Dorong Bapenda Optimalisasi PAD Melalui Pajak Daerah
"Alangkah baiknya jika kegiatan ini dilakukan bersama, tidak berjalan sendiri-sendiri. Salah satu manfaatnya tentu lebih efisien dari sisi anggaran maupun sumber daya yang dibutuhkan," katanya.
Bapenda Kabupaten Cirebon berharap program Canvassing Mapag Data tidak hanya dilakukan sekali, tetapi dapat menjadi agenda rutin yang berkelanjutan.
Dengan pelaksanaan yang lebih intensif, kualitas data perpajakan diyakini akan semakin baik sehingga potensi pendapatan negara dan daerah dapat tergali secara maksimal.
Fahmi bahkan berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkala dalam rentang waktu tertentu untuk memastikan data yang dimiliki selalu relevan dengan perkembangan di lapangan.
"Pemkab Cirebon melalui Bapenda sangat mendukung kegiatan Mapag Data ini. Mudah-mudahan ke depan bisa dilakukan secara lebih intensif dan komprehensif, misalnya dua tahun sekali sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan," ujarnya.
Terkait tingkat kepatuhan wajib pajak, Fahmi menilai kondisinya masih cukup baik. Meski demikian, ia mengakui bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan perkembangan dunia usaha.
Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah memiliki sejumlah mekanisme untuk menjaga dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar tetap berada pada tingkat yang positif.
BACA JUGA:Kejar Target PAD 2026, Berikut Program Unggulan Bapenda Jabar
"Untuk sementara ini alhamdulillah tingkat kepatuhan masih berjalan dengan baik," katanya.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Cirebon II, Maulana Abdullah menjelaskan, pelaksanaan Canvassing Mapag Data merupakan tindak lanjut dari komitmen sinergi yang telah dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak pertemuan yang berlangsung pada 20 Mei 2026 lalu.
Ia mengapresiasi respons cepat Bapenda Kabupaten Cirebon serta dukungan dari Satpol PP yang memungkinkan program tersebut dapat segera diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata di lapangan.
Menurut Maulana, istilah "Mapag" sengaja dipilih karena berasal dari bahasa daerah Cirebon dan Sunda yang memiliki arti menjemput.