KUNINGAN, RADARCIREBON.COM – Pengalihan sebagian alokasi Dana Desa untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai dirasakan dampaknya oleh sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Kuningan.
Kondisi tersebut bahkan memunculkan berbagai keluhan yang disampaikan para kepala desa kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Toto Suharto, saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah dalam sebulan terakhir.
Menurut Toto, hampir seluruh desa yang dikunjunginya menyampaikan persoalan yang sama, yakni semakin terbatasnya ruang fiskal desa akibat adanya penyesuaian penggunaan Dana Desa.
BACA JUGA:KDMP Desa Cilaja Siap Beroperasi, Dandim 0615/Kuningan Pastikan Seluruh Sarana Sudah Lengkap
Dampaknya, sejumlah program pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan terancam tertunda karena keterbatasan anggaran.
Keluhan tersebut ia temui saat melakukan agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai desa, termasuk ketika berkunjung ke Desa Gandasoli, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan.
“Dalam satu bulan terakhir saya berkeliling ke sejumlah desa di Kabupaten Kuningan. Hampir semuanya menyampaikan keluhan yang sama terkait pengalihan sebagian Dana Desa untuk mendukung program KDMP.”
“Akibatnya, banyak rencana pembangunan yang belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran,” ujar Toto Suharto.
Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program strategis nasional dengan kebutuhan pembangunan di tingkat desa.
Menurut Toto, pembangunan desa memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, ia berharap kebijakan yang diterapkan tidak sampai menghambat pembangunan infrastruktur maupun pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
BACA JUGA:Dr Hamdi: Kader PKB Harus Jadi Corong Informasi yang Benar Soal MBG dan KDMP
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai kondisi yang saat ini dihadapi desa dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Terlebih, Jawa Barat saat ini tengah menjalankan visi pembangunan “Jabar Istimewa” yang mengusung semangat “Kota Diurus, Desa Ditata”.
Ia menegaskan, pembangunan desa tidak boleh kehilangan momentum akibat adanya perubahan kebijakan penganggaran.