Sebab, banyak kebutuhan masyarakat yang harus segera ditangani, mulai dari pembangunan jalan lingkungan, sarana publik, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian terhadap kondisi ini. Desa membutuhkan kepastian agar pembangunan tetap berjalan dan harapan masyarakat tidak terhambat karena keterbatasan anggaran,” katanya.
Toto mengungkapkan bahwa para kepala desa saat ini berada dalam posisi yang cukup sulit.
BACA JUGA:KDMP dan MBG Jadi Sorotan, Mahasiswa Uniku Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi
Di satu sisi mereka harus melaksanakan berbagai program pemerintah yang telah ditetapkan.
Namun di sisi lain, mereka juga harus menjawab harapan masyarakat yang menginginkan pembangunan terus berjalan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus melakukan berbagai penyesuaian prioritas penggunaan anggaran agar program-program yang dianggap mendesak tetap dapat terlaksana.
Sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, Toto mengaku berkomitmen untuk mengawal berbagai usulan pembangunan yang disampaikan pemerintah desa.
Ia berharap sejumlah kebutuhan pembangunan yang belum dapat dibiayai melalui Dana Desa maupun APBD Kabupaten dapat diperjuangkan melalui APBD Provinsi Jawa Barat.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa proses pengajuan program pembangunan tidak dapat dilakukan secara instan.
BACA JUGA:KDMP di Kuningan Dapat Bantuan Truk dan Motor Roda Tiga, Siap Genjot UMKM
Seluruh usulan harus melalui tahapan perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, usulan pembangunan harus terlebih dahulu dibahas melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, kemudian dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten.
Setelah itu, program yang telah disepakati harus dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi Jawa Barat.
Tahapan tersebut menjadi syarat penting agar suatu program dapat masuk dalam daftar prioritas pembangunan dan memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah provinsi.
“Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami saat ini sedang mengawal program untuk tahun anggaran 2027.”