KEJAKSAN- Acara coffee morning antara legislatif dan eksekutif di Gedung DPRD Kota Cirebon, kemarin, diwarnai ketegangan antara politisi PDIP Didi Sunardi dan politisi Golkar Agung Supirno. Kejadian bermula ketika Didi mempertanyakan sikap wali kota yang menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jl Siliwangi dan Jl Kartini. Didi menganggap wali kota tidak memiliki solusi konkrit soal penataan PKL. Mestinya, kata Didi, wali kota menertibkan atau merelokasi PKL, bukan membersihkan PKL tanpa ada solusi. “PKL itu bukan dihilangkan, tapi ditata dan direlokasi,” kata Didi, ketika coffe morning itu akan berakhir. Tidak terima wali kota dikritik oleh politisi PDIP, Agung Supirno pun tersulut. Dia langsung menginterupsi, memprotes pernyataan Didi. Dia menganggap apa yang disampaikan Didi adalah persoalan teknis yang ditangani dinas terkait. Menurut Agung, untuk urusan teknis bukan wali kota yang menangani. “Bukan semuanya ditimpakan ke wali kota,” tandas Agung. Yang terjadi selama ini, kata Agung, dinas disibukkan dengan mendata ulang PKL, padahal pendataan ulang PKL itu sudah dilakukan sejak Wali Kota Subardi. “Dinas selama ini ngapain saja? Jangan sedikit-sedikit wali kota. Selesaikan persoalan PKL di dinas, jangan lempar bola ke wali kota,” kata Agung. Alumnus Unswagati ini mengaku setuju penertiban PKL,dan sepakat adanya perda tibum. Tapi lagi-lagi Agung mengingatkan kepada para kepala dinas untuk bekerja kreatif, tak hanya sebatas menghitung jumlah PKL, tapi juga menghitung bagaimana mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah PKL. Melihat forum mulai tidak kondusif, Ketua Sementara DPRD Edi Suripno langsung memotong debat dua politisi baru di Griya Sawala itu. Edi menegaskan coffee morning adalah acara untuk saling berkenalan antara eksekutif dengan legislatif pasca pelantikan anggota DPRD. “Acara ini tidak membicarakan persoalan teknis,” kata Edi Suripno. Sementara Wali Kota Drs Ano Sutrisno MM menjelaskan, penataan PKL sudah sesuai konsep. “Kita sudah mendapatkan konsep penataan PKL, tempatnya juga sudah disiapkan,” kata Ano. Ano sendiri membeberkan kebijakan stategis pemkot sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun jangka panjang. Selama satu jam lebih, Ano mengulas program pemerintah hampir meliputi semua bidang. Seperti masalah pendidikan, ekonomi serta koperasi berbasis RW, pelayanan kesehatan dan program BPJS, tata ruang kota, masalah sampah, mengoptimalkan pengelolaan aset, masalah perbatasan serta ketertiban lalu lintas, permasalahan pedagang kaki lima hingga pembangunan gedung perkantoran balai kota yang akan dibangun delapan lantai. Dalam dunia pendidikan, Ano menginginkan agar warga Kota Cirebon bisa mengikuti wajib belajar 12 tahun (SMA). Ia juga ingin siswa SMA dibekali dengan keterampilan. Sehingga mereka yang tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi bisa mendapat peluang bekerja dan berwirausaha. \"Dengan modal keterampilan itu, siswa yang lulus SMA bisa terdorong untuk hidup mandiri,\" ujarnya. Dalam bidang ekonomi, Ano menyampaikan program stategis seperti koperasi berbasis pengurus rukun warga (RW). Dengan program itu, Ano memiliki visi Kota Cirebon bisa menjadi kota koperasi. Sebab koperasi RW inilah yang akan menjadi penggerak ekonomi rakyat. \"Banyak warga yang membuthkan modal yang kecil membuka usaha, kenapa tidak diproteksi oleh koperas. jadi lembaga keuangan RW ini nantinya dalam bentuk koperasi,\" katanya. Di lain sisi, Ano juga mengulas beberapa aset pemkot yang terbengkalai seperti TAIS, Gedung Wanita, Pasar Balong, dan juga Stadion Bima. \"Untuk Gedung Wanita dan TAIS sudah mulai berjalan, dan itu pembangunan dan pengelolaannya diserahkan kepada investor,\" katanya. Ano menyebut dengan terbengkalainya aset itu, pemeritah mengalami kerugian. Sementara untuk yang belum tergarap, Ano menyebut bisa saja memungkinkan dengan cara kerja sama multiyears, melalui APBD atau juga melalui investor. (abd/jml)
Kategori :