Pemkab Dianggap Abaikan Petani, SPI Ancam Demo

SUMBER–DPC Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Cirebon mengancam meluruk kantor bupati dan Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan (Distanbunakhut). Pasalnya, mereka menganggap selama ini pemerintah daerah kurang tanggap menangani beberapa persoalan di masyarakat yang menyangkut kebutuhan petani. Sekretaris Majelis Pertimbangan DPC SPI Dedi Supriyatno menilai pemerintah daerah melalui distanbunakhut dan BP5K kurang serius menangani masalah pertanian, seperti kekeringan, gagal panen, kelangkaan pupuk, harga gabah, dan dana bantuan yang belum tepat sasaran. “Ini harus menjadi koreksi bupati yang baru dalam menyelesaikan persoalan ini. Apalagi banyak anggaran yang dikeluarkan dari pemerintah untuk petani. Apakah anggaran ini larinya ke salah satu oknum yang tidak bertanggungjawab atau seperti apa,” ujar Dedi, kepada Radar, Rabu (10/9). Harusnya, kata Dedi, perwakilan rakyat yang ada di DPRD mempunyai inisiatif membuat perda yang pro kepada petani. Namun, faktanya, dewan tidak memiliki I’tikad baik untuk kesejahteraan para petani. “Toh pada akhirnya hasil bumi atau padi yang kita tanam akan dikomsumsi oleh masyarakat. Tanpa petani, para pejabat yang duduk diatas tidak bisa makan. Kita ini saling membutuhkan, bukan saling menginjak,” terangnya. Menurutnya, persoalan kekeringan yang tidak pernah tuntas, harusnya untuk mengantasipasi kekeringan diwilayah Kabupaten Cirebon, pemerintah membuat embung atau waduk. Akibatnya, berbagai dampak yang dialami petani seperti kekeringan dan gagal panen belum menjadi perhatian pemerintah mengurus dana kompensasi yang jelas. “Saya lihat pemerintah daerah belum pro kepada petani, selain itu pemda juga belum melaksanakan UUPA 1960 tentang reforma agrarian dan dana bantuan PUAP, LUEP, lumbung desa dan lain – lain,” imbuhnya.(sam)