BACA JUGA:8 Shio Penarik Rezeki Juli 2026, Cek Prediksi Shio Paling Berpeluang Kaya Tahun Ini
Sebut Gagasan Pelibatan APH Sudah Keblinger
Suryana tidak menutupi kekecewaannya terhadap munculnya usulan tersebut. Ia bahkan menyebut gagasan itu sebagai sesuatu yang sudah "keblinger" karena dinilai jauh dari semangat pelayanan publik.
Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberantas tindak pidana.
Karena itu, mereka tidak semestinya dialihkan untuk membantu penagihan pajak rutin.
BACA JUGA:Update Kecelakaan Maut di Indramayu: 13 Orang Tewas, Sopir Truk Ungkap Detik-detik Tabrakan
"Itu sudah keblinger. Aparat penegak hukum bukan untuk menagih yang begitu-begitu. Awas, rakyat itu lebih sportif daripada para politisi," katanya.
Partai Politik Diminta Tetap Membela Kepentingan Masyarakat
Selain mengkritik usulan tersebut, Suryana juga mengingatkan fungsi utama partai politik sebagai wadah perjuangan aspirasi masyarakat.
Menurutnya, partai politik harus tetap berada di garis depan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan justru menghadirkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan keresahan.
Ia berharap seluruh partai politik tetap konsisten menjalankan perannya sebagai pelindung kepentingan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi kecil yang menjadi wajib pajak.
"Partai politik harus konsisten membela hak-hak masyarakat. Jangan malah meminta aparat penegak hukum turun untuk urusan penagihan pajak kepada rakyat. Kalau gagasannya seperti itu, menurut saya kacau," tegasnya.
Soroti Besarnya Tunjangan Anggota DPRD
Dalam kesempatan yang sama, Suryana juga menyinggung penggunaan anggaran daerah, khususnya terkait tunjangan anggota DPRD.
Ia menilai besaran tunjangan perlu disesuaikan dengan karakteristik Kota Cirebon yang memiliki wilayah relatif kecil.
Menurutnya, kondisi geografis Kota Cirebon membuat mobilitas tidak terlalu sulit sehingga pengeluaran untuk berbagai tunjangan seharusnya dapat dievaluasi demi efisiensi anggaran.