"Jangan terlalu banyak tunjangan. Kota Cirebon itu kecil dan mudah dijangkau. Jalan kaki bisa, naik sepeda bisa, naik motor juga bisa. Tidak perlu terlalu besar," ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang seharusnya aktif memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Daripada berfokus pada peningkatan fasilitas atau tunjangan, menurutnya para anggota dewan lebih baik memperbanyak diskusi guna mengevaluasi program-program yang dinilai kurang optimal.
"Dewan itu mitra pemerintah. Lebih baik sering berdiskusi mengenai pos anggaran yang perlu diperbaiki daripada meniru daerah lain yang kondisi wilayah maupun kemampuan anggarannya jauh lebih besar," katanya.
Minta DPRD Maksimalkan Potensi Daerah
Suryana juga berharap para wakil rakyat lebih fokus menggali berbagai potensi daerah yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Ia menilai kemampuan tersebut jauh lebih penting dibandingkan memperdebatkan berbagai fasilitas bagi anggota dewan.
Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil semestinya diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan keuntungan pribadi.
"Kemampuan itu bagaimana mengeksplorasi setiap potensi yang bisa memberikan keuntungan bagi daerah dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal. Tunjangan bukan solusi," ucapnya.
Penyebab Target PBB Belum Tercapai
Lebih lanjut, Suryana menilai persoalan tidak tercapainya target penerimaan PBB bukan semata-mata karena rendahnya kepatuhan masyarakat.
Ia melihat masih terdapat sejumlah faktor mendasar yang perlu dibenahi pemerintah daerah.
Salah satunya adalah kurang maksimalnya sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan kepada masyarakat.
Selain itu, kenaikan nilai pajak yang dinilai cukup tinggi juga dianggap menjadi beban bagi sebagian wajib pajak.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan kajian menyeluruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat sebelum menetapkan kebijakan perpajakan.
Dengan begitu, target penerimaan daerah tetap dapat tercapai tanpa menambah beban warga.