Gagal Berunding, Prodemokrasi Lanjutkan Aksi Demo

HONGKONG - Harapan adanya kesepakatan antara pemerintah Hongkong dan demonstran pupus sudah. Pasalnya, rencana negosiasi antara kedua pihak yang dijadwalkan berlangsung kemarin (10/10) gagal. Pihak pemerintah mencabut keputusannya untuk berbicara dengan para demonstran. Mereka menuduh para pemimpin mahasiswa yang berunjuk rasa telah berusaha memperluas aksinya. Keputusan itu tentu saja membuat para aktivis dari berbagai lembaga yang ikut dalam aksi menjadi berang. Tudingan tersebut dinilai mengada-ada. Beberapa hari belakangan ini kondisi di jalanan Hongkong justru lebih tenang. Hanya ratusan orang yang turun ke jalan, tidak mencapai ribuan seperti beberapa waktu sebelumnya. Tak terima, mereka berencana merealisasikan tudingan tersebut. Kemarin, para pemimpin aksi massa itu meminta pendukungnya untuk membawa tenda dan kembali turun ke jalan. Mereka berencana untuk menduduki lagi pusat-pusat kota dalam waktu yang lama. “Ayo datang dan duduki jalanan di luar pusat-pusat area publik. Datang dan bawa tendamu untuk menunjukkan kegigihan kita dalam aksi pendudukan jangka panjang. Kami sekarang berencana menyiapkan langkah yang lebih jauh untuk memperluas aksi jika pemerintah tetap menolak bertemu,” ujar pemimpin mahasiswa Joshua Wong di depan pusat pemerintahan kemarin. Analis politik dari Hong Kong Institute of Education Sunny Lo menegaskan, jika aksi terus berlangsung, bisa jadi ketegangan antara kedua pihak akan meningkat. “Bila gerakan Occupy Central turun ke jalan beberapa minggu lagi, saya takut tindakan dari polisi tidak akan terelakkan. Ini hanya masalah waktu,” ujarnya. Di sisi lain, dukungan terhadap para pendemo terus mengalir. Salah satunya dari Presiden Taiwan Ma Ying-jeou. Kemarin, Ma meminta Beijing memenuhi janji kepada warga Hongkong seperti saat diserahkan oleh Inggris Raya pada 1997. Yaitu, menjamin kebebasan sipil warga Hongkong. Dia juga mendesak China untuk menjadi negara yang demokratis. “Saat ini 1,3 juta penduduk di China Daratan rata-rata telah kaya. Mereka tentu saja berharap menikmati demokrasi dan aturan hukum yang lebih besar. Keinginan seperti itu bukanlah monopoli dari negara-negara Barat, tapi ini adalah hak setiap manusia,” ujar Ma. Dukungan lainnya ditunjukkan kelompok hacker Hongkong Anonymous. Mereka kemarin mengancam untuk mematikan situs-situs milik pemerintah China Daratan dan Hongkong. Mereka siap menyerang situs-situs pemerintah melalui distributed denial of service (DDoS). Itu akan membuat traffic jaringan internet menjadi penuh sehingga sulit untuk diakses. (reuters/afp)