KEJAKSAN- Pembongkaran sekretariat Dewan Kesenian Cirebon (DKC) yang membuat sejumlah seniman geram tidak lantas membuat Wali Kota Cirebon Drs H Ano Sutrisno MM bereaksi cepat. Ditemui kemarin, Ano menyebutkan saat ini ia masih menunggu laporan dari anak buahnya. “Kalau untuk pembongkaran DKC, silakan tanya saja ke DPUPESDM atau Disporbudpar. Saya belum menerima laporannya,” ucap Ano kepada Radar Cirebon, kemarin. Dalam hal ini, Ano nampaknya masih menunggu laporan dari dua dinas itu. DPUPESDM sendiri berkepentingan karena akan mengerjakan proyek perbaikan Gedung Nyi Mas Rarasantang. Sementara Disporbudpar sendiri yang selama ini bertanggung jawab dalam mengelola gedung itu. Dua SKPD ini belum mengetahui secara pasti siapa oknum pembongkar gedung DKC. Sementara seniman, M Khoirul Anwar, menyampaikan petisi untuk Pemkot Cirebon terhadap pembongkaran tersebut. Dalam petisi itu, ia meminta pemkot segera mengklarifikasi ke publik tentang penghancuran gedung DKC. Tak hanya itu, pemkot juga harus bertanggung jawab secara penuh terhadap apa yang sudah terjadi pada gedung tersebut. Terkait barang dan data yang ada di sekretariat DKC dan dibawa oleh pihak yang melakukan pembongkaran, maka ia mendesak agar segera mengembalikan data-data DKC dan barang-barangnya. “Oknum itu juga harus ditindak tegas, termasuk siapa yang memprakarsai dan menyuruh pembongkaran,” katanya. Pembongkaran itu, sambungnya, membuat insan seni terperangah. Sekretariat DKC merupakan tempat para pegiat budaya bekerja. Tak hanya budayawan lokal, budayawan nasional hingga internasional pernah singgah di kantor tersebut. Bahkan, lanjut dia, DKC telah memunculkan sejumlah nama di bidangnya masing-masing yang lahir dari rahim beberapa generasi komunitas DKC. Ada yang menjadi penyair, cerpenis, esais, aktor, wartawan, musikus, yang kesemuanya dilahirkan dari dinamika yang guyub di DKC. “Jadi jelas, tragedi penghancuran kantor DKC benar-benar menusuk relung hati dan akal sehat semua makhluk berbudaya. Kantor DKC yang semestinya menjadi aset berharga pemerintah justru menjadi korban dari pembongkaran bangunan secara liar. Anehnya semua jajaran instansi semua terkesan saling lempar tanggung jawab ketika diminta klarifikasinya,” pungkasnya. (jml)
Kategori :