Loyalis Azis Minta Mutasi Berjalan Secara Proporsional KEJAKSAN– Gerbong mutasi pejabat semakin dekat. Sembilan nama yang dikirimkan ke Bandung sedang dalam proses di Provinsi Jawa Barat. Dari sembilan nama tersebut, dua di antaranya pejabat wanita. Yakni Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Kadini SSos, dan Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Dra Hj Maemunah MSi. Dua nama itu bersaing ketat mendapatkan kursi promosi eselon dua. Sembilan nama yang dikirimkan akan dipilih tiga di antaranya untuk promosi eselon dua. Dari beberapa nama, 2 pejabat wanita termasuk yang diperhitungkan. Meskipun selama ini tak sering disebut, nama Maemunah sarat dengan pengalaman kerja di berbagai bidang. Begitu pula Kadini. Posisinya pernah menjabat Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kepala Bidang. Saat ini, Kadini menjabat kepala Bagian Perlengkapan Setda. “Kadini jelas diperhitungkan. Namanya sering disebut sebagai salah satu pejabat yang dekat dengan Wakil Wali Kota Nasrudin Azis. Maemunah tidak berpihak. Namun, pengalamannya sangat dibutuhkan,” ujar sumber Radar, Rabu (15/10). Karena itu, dari sembilan nama enam di antara hanya sebagai pendamping atau penggugur syarat untuk mengajukan pejabat promosi eselon dua. Tiga nama yang disebut akan mendapatkan promosi masih dalam posisi seperti sebelumnya, dua kursi untuk pejabat di lingkungan Setda Kota Cirebon, satu kursi untuk pejabat diluar Setda. Jika demikian, Kadini bersaing ketat dengan dua nama lain, Agus Sukmanjaya dan Agus Mulyadi. “Hampir dipastikan tiga nama itu yang bersaing untuk dua kursi eselon dua,” tukasnya. Nama Drs Jaja Sulaeman MPd tetap diperhitungkan. Lama berkecimpung di dunia pendidikan dan sarat akan pengalaman. Begitu pula Drs Abdullah Syukur MSi. Pejabat yang pernah menduduki beberapa posisi strategis ini dianggap mampu menjadi tulang punggung SKPD teknis. Meskipun demikian, sangat terbuka peluang tiga kursi pejabat eselon dua akan diberikan kepada pejabat di lingkungan setda seluruhnya. Apabila ini yang terjadi, ketiganya hampir dipastikan menduduki kursi tersebut. Namun, pejabat di luar lingkaran Ano-Azis masih tetap diperhitungkan. Mengingat, mereka memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang tertentu. Seperti nama Eka Sambudjo SSos. Tidak diragukan lagi kemampuannya di bidang olah anggaran. Henda SH MH, sangat matang untuk jabatan Inspektur di Inspektorat. Yudi Wahono DESS, pejabat muda yang memiliki spesialisasi pendidikan di dunia perhubungan darat. Namun, kursi pejabat eselon dua kali ini hanya untuk tiga kursi. Dan harus ada yang enam orang yang tidak mendapatkan promosi eselon dua. Kenyataan ini membuat pemegang kebijakan merasakan efek dari aturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, Wali Kota Cirebon Drs H Ano Sutrisno MM menyampaikan, aturan ASN membuat regenerasi terhambat. Karena sudah menjadi aturan pusat, daerah wajib melaksanakan. Untuk itu, penambahan tiga staf ahli wali kota menjadi lima orang, menjadi salah satu solusi atas akibat terhambatnya regenerasi akibat UU ASN tersebut. “Saya memaksimalkan staf ahli menjadi lima orang. Kelimanya akan membantu dalam bekerja,” ujar Ano, belum lama ini. Sementara itu, ada informasi menarik seputar perkembangan mutasi, khususnya 9 nama yang dikirim ke provinsi untuk mengikuti assessment sebelum disaring menjadi 3 nama. Dari 9 nama itu, justru pejabat eselon III yang namanya dikirim tidak terlalu bersemangat atau bangga namanya dikirim. Pejabat itu menganggap proses itu hanya membuat-buang waktu dan biaya karena harus bolak-balik ke Bandung untuk mengikuti assessment. “Saya tak merasa surprise namanya dikirimkan ke provinsi untuk mengikuti assessment calon pejabat eselon II. Mungkin hanya sebagai penggembira untuk memenuhi persyaratan administrasi ke provinsi,” kata pejabat yang enggan disebutkan namanya itu. Belakangan memang muncul kabar soal 3 nama yang mendapatkan promosi eselon II sudah hampir pasti 3 nama yang pernah muncul di media. Pejabat eseon III itu mengaku tidak tahu jika namanya termasuk yang dikirim ke provinsi. Apalagi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-Diklat) tidak pernah memberitahukan hal itu padanya. “Saya malah tahu dari koran. Padahal mestinya 9 nama itu semua sudah diberitahu, bukan tahunya dari koran,” sindirnya. Informasi lain yang dihimpun Radar menyebutkan, Kabag Perlengkapan Kadini dikabarkan bakal memilih meninggalkan kursi sebagai kabag perlengkapan. Pemicunya dengan mencuatnya persoalan mobdin, Kadini khawatir dirinya terkena imbasnya, dan salah satu langkah yang mesti diambil dengan secepatnya masuk daftar mutasi dan pindah ke OPD lain. Kadini dikabarkan akan menempati posisi sebagai kabag Perekonomian yang ditinggalkan Agus Mulyadi. Agus Mulyadi sendiri disebut-sebut akan promosi eselon II sebagai kepala Bappeda. Kalaupun tidak menjabat kabag perekonomian, Kadini akan digeser ke disperindag. Bagaimana dengan kasubag protokol? Mutasi yang akan datang, protokol yang selama ini melekat di bagian umum akan bergabung dengan bagian humas. Yoga Pramono hingga saat ini masih menjadi kandidat kuat sebagai kasubag protokol. Namun beredar kabar Yoga bisa saja promosi sebagai Camat Harjamukti mengganti Suwarso Budi. Budi disebut-sebut akan digeser antara ke dishub atau kabag kesmas yang bakal ditinggalkan oleh Jaja Sulaeman karena promosi eselon II sebagai kepala Disperindag. Sedangkan kursi yang ditinggal Yoga muncul nama-nama seperti Adam Wasesa, Gandi, hingga Rully. Terpisah, loyalis Nasrudin Azis, Achmad Sofyan mengingatkan kepada wali kota untuk tidak berjalan sendiri, tapi melibatkan wakil wali kota. Bagaiamanapun juga, kata dia, Ano-Azis terpilih sepaket pada pilwalkot lalu. “Khusus calon pejabat eselon II yang akan mendapatkan promosi sebanyak 3 nama, paling tidak wakil wali kota diberikan kewenangan menentukan 1 nama, sedangkan wali kota 2 nama. Sehingga pada mutasi ini tidak sampai terjadi persepsi wali kota meninggalkan wakil wali kota. Justru yang terpenting bagaimana Ano-Azis ini bersinergis membangun pemerintahan berdasarkan kesamaan visi dan misi,” katanya. Disinggung siapa nama yang dijagokan apabila wakil wali kota diberikan kewenangan menentukan satu nama yang mendapatkan promosi eselon II, pria yang selalu menjadi aktor PPDB ini menyerahkan sepenuhnya ke wakil wali kota. Dia hanya mengatakan cukup banyak nama yang layak mendapatkan promosi eselon II berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Ketua Fraksi Partai Demokrat, M Handarujati Kalamullah menyesalkan penentuan nama-nama pejabat yang akan mendapatkan promosi eselon II oleh wali kota justru tak melibatkan wakil wali kota. Pria yang akrab disapa Andru ini melihat ada kesan wali kota menyapu bersih eselon II dan tidak melibatkan wakil wali kota. Persoalan mutasi, kata Andru, bisa diselesaikan dengan empat mata antara wali kota dan wakil wali kota. “Karena bagaimana pun juga mereka itu sepaket terpilih pada pemilihan lalu. Jadi sangat wajar apabila segala sesuatu yang diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat keduanya. Bapak (wakil wali kota, red) sampai saat ini belum pernah membicarakan mutasi ke kami (fraksi) atau ke DPC. Karena itu sudah menjadi prerogatif wali kota dan wakil wali kota,” pungkasnya. (ysf/abd)
Kategori :