JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo terus mematangkan kabinet yang akan dia pimpin lima tahun ke depan. Meskipun belum mengumumkan nama menteri, kemarin (17/10) mantan Wali Kota Solo itu sudah melaporkan nama-nama menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuannya untuk mengetahui track record calon menteri tersebut. Kepastian itu disampaikan oleh Jokowi usai menggelar perpisahan dengan PNS di Balai Kota Jakarta. Jokowi membenarkan bahwa dia sudah menyetorkan nama-nama menteri itu. “Sudah dilaporkan oleh tim transisi ke KPK dan PPATK,” ujarnya. Menurut Jokowi, jumlah nama menteri yang dilaporkan sebanyak 40-an. Namun sayangnya dia enggan menyebutkan satu per satu nama calon menteri itu. “Saya gak hafal. 46 nama kelihatannya,” sebutnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan nantinya KPK akan menyelidiki track record calon menteri itu. Terkait apakah masa lalu mereka tersangkut masalah korupsi. Pasalnya Jokowi ingin calon bawahannya bersih dari tindakan melanggar hukum termasuk korupsi. Sedangkan untuk PPATK, lanjutnya akan memeriksa terkait jumlah kekayaan dari calon menteri tersebut. “Harapannya semuanya bersih,” ujarnya. Dia melanjutkan, untuk postur kabinet sampai kini belum ada perubahan. Tetap pada 33 kementerian dan empat kementerian koordinator. Jumlah kemenko lebih banyak daripada jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika ditanyakan satu kemenko tambahan Jokowi enggan menyampaikan. “Nanti, nanti. Etikanya setelah pelantikan. Saat ini saya tidak mau sampaikan dulu,” ungkapnya. Sementara itu Agus Santoso Wakil Ketua PPATK membenarkan bahwa tim transisi telah memberikan nama menteri. Sejumlah nama menteri itu diberikan siang kemarin. “Sudah kami terima. Namun jumlahnya tanya tim transisi saja,” paparnya. Agus mengatakan pihaknya siap bekerja siang dan malam untuk malam untuk menyelesaikan pemeriksaan nama-nama menteri itu.”Minggu sudah selesai,” ujarnya. (aph)
Kategori :