Maman Wijaya Sebut Gerindra Pengkhianat

PEMANDASNGAN menarik terlihat pada proses penetapan personalia alat kelengkapan dewan (AKD) kemarin (29/10) sore. Pada paripurna yang dilangsungkan pukul 15.30 WIB itu, salah seorang politisi PAN H Maman Wijaya menyebut Gerindra telah berkhianat. Pantauan Radar, setelah digelar pemilihan di tiap AKD, puluhan wakil rakyat berkumpul kembali untuk mengikuti paripurna penetapan. Tercatat 39 anggota yang hadir, sehingga memenuhi kuorum. Rana Suparman SSos yang memimpin rapat bersama tiga wakilnya, Drs Toto Suharto SFarm Apt, H Uci Suryana SE dan Hj Kokom Komariyah. Sebelum Rana membacakan berita acara hasil pemilihan tiap AKD, tiba-tiba Ketua Fraksi PKS Dede Sudrajat mengacungkan tangan interupsi. Dede menyatakan, fraksinya akan menarik kadernya yang terpilih sebagai sekretaris komisi I, yakni Rudi Oang Ramdani. Disusul interupsi dari Saw Tresna Septiani SH selaku ketua Fraksi Golkar. Pihaknya akan menarik pula H Ending Suwandi dari jabatan wakil ketua Komisi I dan Yanto Badriyanto dari wakil ketua BK. Setelah mereka berdua, acungan tangan interupsi datang dari Maman Wijaya, politisi PAN. Ia mengucapkan terima kasih kepada Gerindra yang dinilai telah mengkhianati. Menurut Maman, itu merupakan pelanggaran etika politik. “Terima kasih kepada Gerindra yang telah mengkhianati kami. Saya kira itu pelanggaran etika politik. Menyikapi usulan Fraksi PKS dan Golkar, PAN menghargai usulan penarikan para kadernya tersebut dari Komisi I,” kata Maman. Pernyataan Maman langsung ditanggapi Dede Ismail. Sebagai ketua partai Gerindra sekaligus ketua Fraksi Gerindra Persatuan, dia tidak terima ungkapan Maman Wijaya. Dede mengatakan, dirinya masuk ke DPRD berangkat dari partai. Sahwat politik di dewan, menurutnya itu merupakan kebijakan partai. “Saya tidak dipilih oleh Maman Wijaya. Jadi etika politik yang mana yang dilanggarnya? Ini lembaga politik, apa pun disahkan dalam politik. Bicara komitmen politik, 1 tambah 1 itu sama dengan 54. Jadi saya kira itu wajar,” tegas Dede. Rupanya Dede mendapat pembelaan dari Nuzul Rachdy SE dari PDIP. Nuzul mengucapkan, “innalillahi.” Lantaran menurutnya, nilai-nilai demokrasi telah tercederai dengan adanya usulan penarikan diri dari posisi komisi. Menanggapi ungkapan Maman Wijaya, dia justru balik bertanya siapa yang dikhianati. Karena proses pemilihan dilakukan tertutup, sehingga tidak diketahui. “Saya tak mengerti, proses pemilihannya kan tertutup. Jadi siapa yang berkhianat dan dikhianati? Apakah kita punya nilai-nilai demokrasi tanpa kelogowoan dalam menerima hasil. Saya kira semua memahami ada dinamika politik tapi tetap sesuai alur dan tata tertib. Jadi tidak ada pelanggaran peraturan di sini,” kata Zul. Pembelaan Zul ditambahkan Ujang Kosasih. Pencabutan atau penarikan, menurutnya itu hak PKS dan Golkar. Namun ketika dikembalikan ke tatib, ia memertanyakan apakah mengatur soal penarikan tersebut. Terlebih sudah diberitaacarakan. “Maman Wijaya saya kira punya hak berpendapat. Tapi di gedung ini saya kira tidak ada khianat mengkhianati. Semuanya sesuai tatib. Kalau memojokkan seseorang, justru yang menurut saya melanggar etika,” ucapnya. Tresnadi dari PDIP turut menambahkan. Dia menegaskan, tidak ada penyimpangan tatib pada proses pemilihan pimpinan AKD. Sehingga jika dianulir, pembentukan AKD tersebut tidak akan selesai-selesai. Padahal agenda penting dewan sudah di depan mata seperti pembahasan RAPBD 2015. “Jadi saya kira paripurna sekarang itu hanya menerima hasil proses di setiap AKD. Kalaupun ada penarikan, itu diserahkan ke tiap AKD nanti. Karena jika sekarang berubah, tatib juga nanti bisa diubah. Jadi kapan selesainya?,” tanya Tresnadi. Sebagai pimpinan paripurna, Rana Suparman angkat bicara. Dia menegaskan, paripurna berfungsi untuk pengesahan dan penetapan. Sedangkan untuk perubahan komposisi AKD, terkait internal. Fraksi-fraksi dapat mengusulkan nanti untuk dilakukan pemilihan ulang. Rana mengatakan, tidak tahu jika ada komitmen sebelumnya. Sehingga kalau ada pengkhianatan, menurutnya tidak mungkin. Ia melanjutkan, dalam menentukan pimpinan AKD dipastikan memilih orang yang mampu. Rana menganalogikan partainya PDIP. Dalam mendudukkan orang, mesti dipilih orang yang mampu. “Kalau ternyata ditarik lagi, berarti dia dianggap tak mampu. Sekarang, kami bukan tak mau menerima usulan dari PKS dan Golkar. Silakan nanti buat surat tertulis perihal pencabutannya untuk dibahas di AKD,” kata Rana. Setelah Rana berbicara, muncul pula tanggapan dari Apang Sujaman dan Ending Suwandi. Tapi kemudian Rana meminta fraksi yang berniat mencabut untuk membuat surat tertulisnya. Hingga akhirnya, komposisi AKD pun ditetapkan. (ded)