Di Malaysia, KIS, KIP, dan KKS Bisa Satu Kartu

JAKARTA - Dinas Pendidikan DKI (Dispendik) menyambut baik rencana pemerintah pusat meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Senin (3/11) besok di Jakarta. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah terkait hal itu. Program tersebut diharapkan bisa melengkapi program pendidikan yang sebelumnya sudah berlangsung. Kadispendik Lasro Marbun menyatakan, pihaknya sudah diinformasikan oleh pihak kementerian bahwa program itu akan diluncurkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di salah satu Kantor Pos di Jakarta. Namun, hingga kini dia be­lum menerima bocoran detail soal alamat Kantor Pos yang dimaksud. Yang jelas, kata dia, pihaknya akan membantu mem­berikan fasilitas untuk memper­lancar acara tersebut. ”Jam­nya saya juga belum tahu, mung­kin besok (hari ini) baru ada in­fo lagi,” ujar dia, Sabtu (1/11). Sampai saat ini, Lasro belum mengetahui berapa siswa di ibu kota yang akan mendapatkan bantuan tersebut. Sebab, pemerintah pusat memperoleh data siswa miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, pihaknya saat ini tengah mengagendakan pertemuan dengan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah. Tujuannya untuk menghindari terjadinya penerima ganda dari program bantuan personal pendidikan yang diberikan pemerintah. Sebab, di DKI sudah ada program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang semula juga diluncurkan oleh Joko Widodo saat masih menjadi gubernur DKI. Diharapkan penerima KJP tidak lagi menerima KIP dari pemerintah pusat. ”Mungkin bisa dialihkan kepada siswa lain yang belum mendapatkan KJP,” kata dia. Sementara itu, sistem penyaluran subsidi yang efektif dan efisien sudah menjadi fokus beberapa negara di belahan dunia. Secara garis besar, pengiriman subsidi tunai langsung dari pemerintah kepada masyarakat dapat dibagi menjadi dua. Antara lain transfer ke akun bank penerima subsidi, dan subsidi melalui kartu pintar (smartcard). Dua negara di Amerika Latin yang menggunakan akun bank sebagai basis plat-form pengiriman subsidi adalah Brasil dan Meksiko. Di Brasil, program subsidi peme­rintah dinamakan ”Bolsa Familia”, yang diperuntukkan tiap keluarga dengan income per capita di bawah kurang lebih USD 56. Mereka akan mendapatkan tunjangan sekitar USD 13 per anak sekolah di bawah 16 tahun maksimal lima anak. Selain itu, tunjangan sekolah usia 16-17 tahun mencapai USD 15 per anak. Sebaliknya, di negara berkembang lain memilih untuk menyalurkan program subsidinya melalui sebuah smart card yang dikoneksikan dengan akun bank. Misalnya, di India mengenalkan program anti kemiskinan melalui direct benefit transfer (DBT) sejak 1 Januari 2013. Untuk menyalurkan DBT, Pemerintah India menggunakan The Aadhaar Card, sejenis kartu single identitiy biometric yang bisa digunakan untuk mendapat subsidi gas elpiji, beasiswa, dan beberapa proyek pemerintah lainnya. Sementara di Malaysia sudah menggunakan kartu MyKad. Kartu itu diluncurkan pada 5 September 2001. Kartu ini merupakan kartu identitas nasional yang mencoba menggabungkannya dengan dana subsidi dan fungsi-fungsi lainnya. Misalnya surat izin mengemudi, dokumen travel, informasi kesehatan, e-cash maksimal transaksi USD 500, integrasi ATM, pembayaran toll, hingga tanda tangan digital. Di MayKad, semua data seorang warga Malaysia terekam. Sehingga, penyaluran subsidi bisa dilakukan dengan sangat mudah dan akurat. Misal, warga A berhak mendapatkan tiga macam subsidi, maka tiga subsidi itu akan langsung ditransfer ke MyKad yang dia pegang. Lalu, warga B berhak mendapatkan dua subsidi, maka proses yang sama juga akan dilakukan kepadanya dengan jumlah bantuan yang berbeda dengan warga A. Artinya, semisal MyKad diterapkan di Indonesia, penerima KIS, KIP, dan KKS hanya butuh satu kartu saja. (gal)