PBNU Tolak Pengosongan Kolom Agama di KTP

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menentang keras keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, terkait pengosongan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Meski sifatnya sementara, itu tidak boleh dilakukan,” kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU, Andi Najmi Fuaidi, di Jakarta, kemarin. Andi menjelaskan, Indonesia adalah negara berketuhanan sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila. Jika nantinya benar dilakukan, pengosongan kolom agama di KTP merupakan kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila. Yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, semua Undang Undang pasti merujuk ke Pancasila. Oleh karena itu tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila. Lebih jauh Andi mengung­kap­­kan, kebijakan pengo­songan kolom agama di KTP sama artinya Pemerintah mento­lerir adanya kelompok masyara­kat yang tidak menge­nal Tuhan. Kondisi ini dikhawatir­kan justru mengakibat­kan gejolak sosial di masyarakat. Mengenai alasan Tjahjo Kumolo, yaitu menghormati hak masyarakat yang tidak menganut 6 agama sah di Indonesia, Andi menekankan hal tersebut tetap tidak boleh mengorbankan Pancasila. “Itu tugas Pemerintah untuk mencari solusinya, bukan dengan jalan pintas mengorbankan Pancasila. Harus diingat, Pancasila itu dasar negara,” tegasnya. PBNU menurutnya sedang mempelajari kemungkinan melayangkan protes resmi ke Pemerintah mengenai kebijakan pengosongan kolom agama di KTP. Sementara Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, menilai kebijakan pengosongan kolom agama di KTP telah mencederai perasaan umat beragama di Indonesia. “Terus terang saya kecewa dengan pernyataan (Mendagri) tersebut, karena ini mencederai perasaan umat beragama, tidak hanya Islam, tapi tentunya juga agama lain,” ungkap Kiai Said. Menurut Kiai Said, penulisan agama di KTP adalah identitas seorang warga negara yang penting dan harus dihormati. Karena penulisan agama di KTP itu identitas. Sementara itu, pemerintah pusat belum berani memerintahkan Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan pengosongan sementara kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Masih menunggu fatwa menteri agama dan pendapat tokoh agama. Kalau memang enggak boleh, misalnya ditakutkan ada istilah komunis, kita akan bicarakan terlebih dahulu,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung Kemendagri di Jakarta. Tjahjo kembali menegaskan, usulan pengosongan kolom agama di KTP hanya terkait masyarakat yang menganut aliran kepercayaan di luar enam agama yang diakui di Indonesia. “Jadi usulan ini bukan penghilangan kolom agama dalam KTP. Hanya pengosongan kolom agama bagi masyarakat yang menganut kepercayaan di luar enam agama yang ada. Ini perlu kita sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau dihapuskan tidak mungkin, karena ada enam agama dan itu harus masuk pada KTP,” ungkapnya. (fat/gir/jpnn)