Ramai-ramai Tolak Kenaikan Harga BBM

Buruh Siapkan Massa, Organda Ancam akan Naikkan Tarif 30 Persen CIREBON – Ratusan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi longmarch penolakan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah Jokowi-JK, Sabtu (8/11). Massa memulai aksi di depan Masjid Raya Attaqwa kemudian berkeliling Kota Cirebon dengan menempuh rute Siliwangi-Karanggetas-Pekiringan-Lawanggada-Perujakan-Tentara Pelajar dan Kartini. Dalam aksi itu, mereka berorasi dan menyuarakan penolakan kenaikan BBM dalam kain spanduk. Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto menyatakan menolak rencana kenaikan BBM. Pasalnya, kenaikan BBM merupakan kebijakan yang akan menyengsarakan rakyat. “Menaikkan harga BBM dan kebijakan apapun yang bermaksud untuk meliberalkan pengelolaan BBM merupakan kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam,” tandasnya kepada Radar dalam siaran persnya, kemarin. Dijelaskan lebih jauh, Minyak dan Gas (Migas) serta kekayaan alam yang melimpah merupakan barang milik umum yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. “Ini harus dihentikan, karena menyengsarakan rakyat,” ucapnya. Di lain sisi, ia menyebutkan Migas harus dikelola sesuai tuntutan syariah untuk digunakan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Pihaknya menilai, rencana kenaikan harga BBM bisa mendorong timbulnya gejolak sosial di masyarakat. Hal ini mengingat kondisi masyarakat yang masih hidup di tengah kesulitan dan tuntutan perekonomian. Alasan rencana kenaikan BBM untuk mengurangi beban subsidi, dinilainya tidak tepat. Hal ini apabila melihat nominal subsidi memang naik pesat, tapi secara persentase porsi subsidi BBM terhadap APBN hampir tetap. “Apakah sedemikian genting kondisi APBN kita, sehingga subsidi harus segera dikurangi mengingat selama ini APBN tidak pernah terserap semua. Tahun 2013 saja ada sisa lebih anggaran Rp20 triliun, ini tentu bisa meenutupi tambahan subsidi BBM,” bebernya. Tak hanya itu, menurutnya, dari hasil sensus ekonomi nasional (Susenas 2010) menunjukan pemakai BBM mayoritas warga kelas bawah. Rinciannya, 65% warga kelas bawah dan miskin, 27% menengah, 6% menengah ke atas, dan hanya 2% orang kaya. “Ini menunjukan kenaikan harga BBM akan menyeng­sarakan rakyat,” cetusnya. LONGMARCH KE ISTANA NEGARA Sementara itu, sekitar 10 ribu buruh, besok (10/10) berencana memadati Bundaran Hotel Indonesia. Mereka akan melakukan aksi longmarch ke istana Negara sejak pagi. Para pekerja itu bergolak untuk menuntut kenaikan upah dan menolak kenaikan harga BBM. Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Subiyanto menuturkan, para buruh tersebut merupakan gabungan dari serikat buruh dari Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Jumlah ini diakuinya ma­sih memungkinkan untuk ber­tambah karena instruksi untuk turun ke jalan telah dikeluarkan sejak seminggu yang lalu. Dalam aksi nanti, buruh akan meminta pemerintah untuk mengkaji beberapa hal. Pertama, terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi pada bulan ini. Subiyanto menilai, rencana kenaikan ini kurang beralasan karena harga minyak dunia saat ini yang tengah turun. “Kan agak aneh kalau dinaikkan sementara sedang turun,” ungkapnya pada koran ini kemarin (8/11). Permintaan kedua, terkait kenaikan upah buruh tahun depan. Meski sejumlah provinsi sudah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2015, menurutnya, masih banyak yang tidak sesuai dengan permintaan buruh. “Banyak pula perwakilan kita yang tidak dilibatkan saat penentuan. Karenanya banyak yang masih tidak sesuai,” tuturnya. Saat ditanya lebih jauh berapa besar kenaikan yang diminta oleh para buruh, dia menegaskan bahwa kenaikan yang paling pas adalah 35,2 persen dari UMP 2014. Hasil tersebut diperoleh dari itung-itungan laju persentase komponen kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan produktivitas yang terjadi selama satu tahun ini. “Kami minta bapak Presiden Jokowi (Joko Widodo) untuk memenuhi janji trisaktinya,” tandasnya. Sementara itu, menjawab ancaman aksi demo yang akan digelar oleh para buruh, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri meminta mereka untuk move on dan mengakhiri perdebatan soal UMP. Dia mengajak para buruh untuk mencari jalan keluar lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. “Kita bisa bicara lengkap tentang intensif, kompensasi dan ini lebih memberi harapan dari pada setiap tahun buruh demo untuk UMP,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu saat ditemui dalam acara diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, kemarin. Kendati demikian, Hanif menuturkan pertemuan dengan para buruh dan kepala daerah terkait UMP akan tetap dilaksanakan. Pemerintah akan menjembatani permintaan buruh dan para kepala daerah. Hanif sendiri juga diagendakan untuk menemui para buruh saat melakukan long march di depan istana negara. TOLAK KENAIKAN BAGI ANGKUTAN UMUM Terpisah, Organisasi Angkutan Darat (Organda) meminta Pemerintah tidak menyamaratakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum. Jika BBM angkutan umum juga dinaikkan, Organda mengancam bakal menaikkan tarif hingga 30 persen. “Kita sudah siap-siap naikkan tarif antara 20-30 persen kalau harga BBM subsidi naiknya sampai Rp3.000 perliter. Karena ini bukan hanya dari biaya BBM tapi juga dari biaya perawatan dan suku cadang yang harganya naik antara 10-15 persen dalam setahun terakhir,” ujar Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat, Eka Sari Lorena saat dihubungi kemarin (8/11). Dia menilai kenaikan tarif tersebut wajar saja dilakukan untuk mengimbangi naiknya biaya operasional perusahaan, baik itu angkutan barang maupun penumpang. Menurut Eka, Organda telah melaporkan rencana kenaikan tarif angkutan umum tersebut kepada Kementerian Perhubungan dan akan direalisasikan pada saat harga BBM bersubsidi naik. “Kita tunggu lampu hijau Pemerintah,” tandasnya. Pihaknya menyayangkan jika Pemerintah sampai menolak usulan kenaikan tarif transportasi umum itu. Pasalnya selama ini transportasi umum kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Terbukti, Pemerintah lebih memilih memberikan insentif kepada mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC). “Yang jelas-jelas bikin macet malah dikasih pembebasan pajak,” ketusnya. Menurutnya, kebijakan mobil murah serta begitu rendahnya uang muka yang harus dibayarkan untuk membeli sepeda motor merupakan beberapa contoh kebijakan Pemerintah yang kontraproduktif. Kondisi itu lambat laun dapat mematikan perusahaan angkutan darat yang melayani transportasi umum. “Daripada naik angkutan umum, masyarakat lebih pilih naik sepeda motor atau LCGC. Ini kan kebijakan yang lucu,” sebutnya. Kondisi lain yang menurutnya memberatkan pengusaha anggota Organda adalah pemerintah tidak pernah serius memperbaiki dan menambah infrastruktur jalan darat. “Okelah kereta api sudah mulai diperhatikan tapi itu kan model angkutan yang port to port. Sementara kami bisa melayani angkutan yang langsung ke tujuan, jadi sebenarnya peranan angkutan darat ini tidak bisa digantikan kereta api,” tambahnya. Sekretaris Jenderal Organda, Ardiansyah menilai ada anggaran yang harus disediakan pemerintah jika harga BBM subsidi untuk angkutan umum tidak dinaikkan. Pasalnya, angkutan umum penumpang dan barang masih di bawah 10 persen dari total konsumsi BBM subsidi tahunan. “Untuk angkutan penumpang saja cuma sekitar tiga persen, dan barang hanya empat persen. Pokoknya nggak sampai 10 persenlah,” tukasnya. Tanpa menaikkan tarif angkutan, dia memperkirakan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp3.000 perliter akan mempersulit bisnis anggota Organda sela­ma enam bulan ke depan. “Setelah itu, kita lihat saja ada berapa per­usahaan angkutan darat yang bangkrut kalau tidak ada insentif pembelian suku ca­dang atau dana public service obligation (PSO) dari peme­rintah,” jelasnya. (jml/jpnn)