Ano Merasa Selalu Undang DPRD

Pastikan Sapa Warga Tetap Lanjut, Dewan Ingin Ada Konsep Baru KEJAKSAN– Program Sapa Warga yang biasa dilakukan Wali Kota Ano Sutrisno setiap hari Jumat akan tetap dipertahankan. Penegasan ini disampaikan wali kota sebagai jawaban atas keinginan dan masukan dari beberapa anggota dewan yang menghendaki program Sapa Warga dievaluasi karena dianggap tumpang tindih dengan para wakil rakyat dalam menyerap aspirasi dari masyarakat. “Sapa Warga tetap berjalan,” tegas Ano kepada Radar, Senin (10/11). Setiap waktu, lanjutnya, Sapa Warga selalu dievaluasi dalam bentuk model dan pola yang dilakukan. Karena program dengan penyerapan dan peninjauan langsung kepada masyarakat, Pemkot Cirebon selalu mengundang para anggota dewan dan unsur muspida. “Anggota dewan selalu kami undang dan diajak turut serta,” tukasnya. Ano yakin, keberadaan program Sapa Warga tidak lantas membuat aspirasi masyarakat kepada para wakilnya di parlemen menjadi terhambat. Bahkan, Ano secara formal maupun informal selalu mengajak anggota dewan untuk dapat mengikuti program Sapa Warga yang digelar secara periodik setiap minggu di lokasi berbeda. Dalam format lain, lanjutnya, dewan dapat menyampaikan atau setidaknya menampung  aspirasi masyarakat secara langsung dan menyampaikan kepada eksekutif di lokasi Sapa Warga maupun rapat resmi bersama. “Sapa Warga selalu dievaluasi model dan segala sesuatunya. Tetap berjalan dan tidak ada masalah,” tegasnya UBAH KONSEP SAPA WARGA Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Dra Hj Eti Herawati mengatakan Sapa Warga sebenarnya merupakan program yang bagus. Karena, kata dia, dengan adanya program tersebut, masyarakat bisa bertemu langsung dengan kepala daerahnya. Hanya saja, kata dia, harus dilihat efektivitasnya. Apalagi, lanjut dia, DPRD juga punya kewajiban untuk reses dan menyerap aspirasi masyarakat. “Nah jangan sampai hal ini justru tumpang tindih dengan kewajiban reses dewan,” lanjutnya.Setidaknya, kata wanita yang akrab disapa Eeng Charli ini, kegiatan ini pun harus disinergikan dengan program yang ada di Griya Sawala. Entah itu melibatkan para wakil rakyat dalam setiap kesempatan ataupun yang lainnya.  “Harus ada sinergitas antara Balai Kota dengan Griya Sawala, jangan sampai malah tumpang tindih atau nantinya ada dobel anggaran dalam hal aspirasi,” tuturnya. Kalau memang konsep yang diusung wali kota adalah blusukan, maka Sapa Warga idealnya tidak dikemas dalam bentuk seremoni. Bentuk sidak atau inspeksi mendadak ke satu wilayah dianggap Eeng lebih efektif. Dari sisi anggaran sendiri, kata dia, tidak akan menyedot hingga ratusan juta atau bahkan miliaran. “Dan namanya blusukan tidak terjadwal. Bisa jadi seminggu sekali, atau kapanpun. Jadwalnya hanya wali kota yang tahu. Datang ke satu RW atau SKPD, kemudian serap aspirasi yang ada di sana. Kalaupun harus menyiapkan konsumsi, paling hanya untuk snack bagi warga. Itu pun tidak begitu menghabiskan anggaran,” bebernya. Anggota DPRD lainnya, Cicip Awaludin juga menyarankan agar Sapa Warga bukan digelar secara seremoni. Seharusnya wali kota blusukan secara mendadak pada masyarakat kemudian menyerap aspirasi. “Karena sebaiknya anggaran yang besar itu tidak dihabiskan untuk seremoni saja. Selama ini kan masih hanya sebatas seremoni,” tuturnya. Cicip yakin, konsep blusukan yang sebenarnya ini justru akan lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, anggaran Sapa Warga bisa ditekan, dan bisa dialihkan ke program lainnya. “Aspirasi masyarakat terserap dan anggaran lebih hemat,” lanjutnya. Apalagi, untuk penyerapan aspirasi masyarakat, DPRD juga memiliki kewajiban reses. “Kalau memang blusukan ya tidak usah dikemas dalam acara seremonial. Namanya blusukan itu ya dadakan saja,” sarannya. (kmg/ysf)