DAK Sektor Pendidikan Bocor

Temuan ICW Hingga Rp265,1 Miliar JAKARTA - Penyaluran dana alokasi khusus (DAK) di sektor pendidikan rawan bocor. Tidak tanggung-tanggung, nilai kebocoran DAK mencapai Rp265,1 miliar dalam setahun. Laporan ini disampaikan langsung Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan. Koordinator ICW Febri Hendri menuturkan, DAK merupakan salah satu dari sekian banyak anggaran pendidikan yang bocor. “Selain DAK, dana yang rawan bocor itu adalah dana pengadaan buku serta tunjangan guru,” katanya di kantor Kemendikbud, Jakarta kemarin. Dalam pertemuan ini, ICW membawa rombongan yang banyak. Diantaranya perwakilan dari guru-guru di Tangerang dan pemerhati pendidikan dalam Koalisi Pendidikan. Rombongan ini ditemui Anies dan sejumlah pejabat tinggi Kemendikbud. Seperti Dirjen Pendidikan Dasar Hamid Muhammad, Dirjen Kebudayaan Kacung Marijan, Dirjen Pendidikan Menegah Achmad Jazidie, Inspektorat Jenderal Haryono Umar, dan Kepala Balitbang Kemendikbud Furqon. Urusan kebocoran DAK menurut Febri, sudah kronis. “Harus dicarikan sistem pencegahan, supaya DAK tidak bocor terus,” papar Febri. Dia mengatakan, modus kebocoran penyaluran DAK beragam. Febri menuturkan, dana yang masuk ke APBD itu rawan dikorupsi karena jauh dari pemantauan pemerintah pusat. Biasanya pengawasan dari pemerintahan pusat, berhenti hingga DAK itu sudah selesai ditransfer. Sedangkan saat penggunannya, murni dilakukan oleh jajaran pemerintah daerah. Irjen Kemendikbud Haryono Umar menjelaskan, urusan penyaluran dan penggunaan DAK memang menjadi prioritas pengawasan di lingkungan Kemendikbud. “Bahkan kami mengundang pihak-pihak lain, seperti KPK untuk mengawasi penggunaan DAK ini,” katanya. Haryono mengatakan Kemendikbud tidak bisa mengawasi penggunaan DAK itu, karena menjadi kewenangan pemda. Setelah menggandeng KPK, dia berharap pengawasan DAK sektor pendidikan tadi bisa optmila. Sebab KPK memiliki kewenangan menelisik penggunaan anggaran di instansi pusat maupun daerah. Mantan pimpinan KPK itu menjelaskan, banyak sekali modus penyelewengan DAK. Contohnya adalah penyelewengan DAK yang dialokasikan untuk membayar tunjangan profesi guru. “Uang itu sudah ada. Tetapi oleh pemda setempat diendapkan dulu, ini tidak boleh,” jelas Haryono. Kebocoran DAK lainnya adalah, permintaan uang timbal balik dari satuan pendidikan yang mendapatkan kucuran anggaran. Dengan adanya uang timbal balik ini, penyerapan DAK di satuan pendidikan tidak optimal. Sebab disisakan beberapa persen, untuk timbal balik oknum dinas pendidikan kabupaten atau kota. “Kasus seperti ini kita temukan di Banyuwangi (Jawa Timur, red),” kata dia. Haryono mengatakan di kabupaten paling timur pulau Jawa itu, ada sejumlah guru yang mengumpulkan uang dari tunjangan progesi guru yang mereka terima. Uang itu lantas diberikan kepada oknum di dinas pendidikan setempat. Kuat dugaan, uang itu sebagai upeti atas pencairan tunjangan profesi. Mendikbud Anies Baswedan mengatakan harus melihat lebih dalam lagi tentang pengelolaan DAK sektor pendidikan itu. Dia berharap masyarakat ikut mengawasi pencairan DAK. Mantan rektor Universitas Paramadina itu mengatakan, kebocoran DAK dalam anggaran 2015 tidak boleh terjadi lagi. (wan)