Ongkos AKDP Naik 25%

Tarif Anak Sekolah Jadi Rp3 ribu MAJALENGKA - Organisasi gabungan angkutan daerah (Organda) Majalengka akhirnya menetapkan tarif baru angkutan umum (angkum) antar kota dalam provinsi (AKDP) sebesar 25 persen. Hal ini berdasarkan kesepakatan musyawarah bersama belasan awak angkutan di kantor DPC Organda Kabupaten Majalengka, Rabu (19/11). Ketua DPC Organda Kabupaten Majalengka Anung Nurjaman menyebutkan, pihaknya langsung mengambil langkah musyawarah antara Organda dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Majalengka guna menentukan kesepakatan tarif baru berdasarkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp2 ribu per liternya. Sesuai kesepakatan tersebut maka tarif angkum khususnya elf di antaranya jurusan Rajagaluh-Prapatan dari tarif lama Rp4.800 menjadi Rp6.000, jurusan Rajagaluh-Palimanan sebelumnya dari Rp8.000 kini Rp10.000, jurusan Rajagaluh-Plered awalnya Rp9.600 menjadi Rp12.000 dan Rajagaluh-Cirebon dari tarif lama Rp12.000 ditetapkan menjadi Rp15.000. Sedangkan bagi tarif terdekat atau bagi pelajar naik Rp1.000. dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. “Musyawarah soal tarif baru ini sebelumnya kami berkeinginan ongkos baru dengan kenaikannya 30 persen. Hanya saja para sopir masih mempertimbangkan kepada sejumlah penumpang sehingga ditetapkan sesuai dengan kesepakatan khusus elf naik menjadi 25 persen,” katanya usai rapat. Sedangkan untuk ongkos elf jurusan Kadipaten-Cirebon semula Rp15.000 menjadi Rp19.500, jurusan Kadipaten-Jatiwangi dari Rp4.000 dinaikkan menjadi Rp5.300 dan tujuan Kadipaten-Prapatan dari Rp7.500 ditetapkan menjadi Rp10.000. Sedangkan Cirebon-Bandung dari Rp45.000 ditetapkan menjadi Rp58.500. Rincian besaran tarif baru itu, kata Anung, nantinya akan dipajang di setiap kendaraan (elf) sebagai media informasi untuk memudahkan para penumpang mengetahui tarif yang ditetapkan tersebut. Diharapkan, calon penumpang bisa memahami dan mengerti pasca kenaikan tarif baru akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Soal adanya aksi mogok yang dilakukan sejumlah sopir di berbagai daerah, pihaknya belum mengetahui kabar kalau di Majalengka sendiri akan melakukan aksi serupa. Pasalnya, sampai saat ini para awak angkutan terpantau masih beraktivitas seperti biasanya. “Mohon rincian tarif baru itu agar bisa dilaminating dan ditempel di kendaraan agar dapat diketahui oleh para penumpang. Adapun aksi mogok di sejumlah daerah, di Majalengka sendiri para sopir masih tetap narik seperti biasanya,” lanjutnya. Sementara itu, kelompok kerja unit (KKU) angkutan umum terminal Rajagaluh Toto Jagur menambahkan, pihaknya mendukung dan mengawal para awak angkutan umum agar menetapkan tarif baru secara sama. Kalaupun di lapangan terjadi perbedaan soal tarif, pihak Organda akan turun tangan guna mengatasi ketidaksamaan tarif. “Kami berharap para sopir dan kernet agar saling sepakat dengan tarif yang ditetapkan ini juga kepada masyarakat agar bisa memahami. Karena ini untuk menyiasati pengeluaran operasional akibat naiknya harga BBM bersubsidi,” tambahnya. Senada disampaikan fasilitator awak angkutan umum, Yadi. Menurutnya, penyesuaian ketetapan tarif baru membuat para sopir mengaku kebingungan. Namun notabene pihaknya mengambil inisiatif supaya masyarakat khususnya penumpang lebih puas. Oleh karenanya, kenaikan yang diusulkan pihaknya sebesar 25 persen tersebut mengaku dan menyesuaikan upah minimum kabupaten (UMK) atau gaji para buruh. “Kita mengaku keder akan menaikkan tarif berapa. Tapi sopir dan Organda tetap memikirkan masyarakat kalau kenaikan ongkos terlalu besar. Sehingga kami menyepakati bahwa ongkos baru ditetapkan 25 persen,” imbuhnya. Pihaknya menilai, keputusan Presiden Joko Widodo secara cepat menaikkan harga BBM bersubsidi dinilai tidak tepat karena saat ini nilai minyak dunia sedang turun. “Masyarakat yang memilih dan mati-matian membela Pak Jokowi malah menaikkan harga BBM. Awalnya masyarakat yang mendukung dan membela Pak Jokowi itu berharap presiden baru ini tidak membebani warga dengan naiknya sejumlah barang. Tetapi buktinya pemerintah malah dinilai tidak membela rakyat,” tandasnya. Sementara itu, salah seorang ibu rumah tangga mengeluhkan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi membuat kebutuhan setiap hari membengkak. Kenaikan harga BBM jelas sangat vital karena memicu kenaikan sejumlah harga komoditas di pasar tradisional yang berimbas naik. “Kalau biasanya uang belanjaan Rp50 ribu sehari itu bisa diirit-irit, sekarang sih malah kurang. Belum lagi uang jajan sekolah anak juga naik karena ongkos elf naik. Kalaupun berangkat sekolahnya naik motor tetap saja minta naik karena bensinnya naik,” pungkasnya. (ono)