Majelis Rendah Bubar, Tanggal Pemilu Ditetapkan

JEPANG - Majelis Rendah Jepang, kemarin (21/11), resmi dibubarkan. Para politisi yang sebelumnya memangku jabatan di majelis rendah tersebut harus bersiap kembali berkampanye jika ingin menjabat lagi. Waktu mereka untuk menggaet hati rakyat kurang dari sebulan. Sebab, tanggal pemilu percepatan atau snap election sudah dipastikan, yaitu 14 Desember mendatang. “Akhirnya, pertarungan akan dimulai. Mari kita penuhi kewajiban kita untuk membuat Jepang sekali lagi menjadi negara yang bersinar di tengah-tengah dunia. Saya berjanji bisa memimpin (perolehan suara) sehingga kalian semua yang ada di sini bisa terpilih kembali. Mari merebut kemenangan bersama,” ujar Abe di hadapan anggota partainya, kemarin (21/11). Abe menyatakan, dalam percepatan pemilu itu, dirinya ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat atas keputusannya menunda kenaikan pajak penjualan hingga tahun depan. Rencana kenaikan pajak penjualan sebanyak 10 persen tersebut tidak bisa dilakukan secepatnya. Sebab, berdasar data terbaru, kenaikan pajak pada 1 April lalu telah memukul perekonomian hingga mengakibatkan resesi. Saat itu pajak penjualan yang sebelumnya 5,0 persen naik menjadi 8,0 persen. “Saya tahu dengan pasti bahwa ini akan menjadi pemilihan yang keras. Melalui kampanye dalam pemilihan ini, saya ingin mengklarifikasi apakah strategi pertumbuhan yang kami dorong selama ini sudah benar atau justru salah,” jelas Abe. Dalam pemilu itu, Abe bisa mencari kader-kader dari partai pendukungnya yang loyal terhadap kebijakan politiknya. Selama ini kebijakan-kebijakan politik Abe sering terganjal. Bukan hanya oleh partai oposisi, tetapi juga Partai Demokratik Liberal yang merupakan partai pendukungnya. Meski Abe bersikeras bahwa pemilu percepatan tersebut merupakan langkah terbaik untuk masa depan Jepang, banyak warga yang belum paham. Hasil survei yang dilansir Kyodo News menunjukkan, sebanyak 63 persen masyarakat Jepang masih belum mengerti alasan Abe mengadakan percepatan pemilu. Sementara itu, hasil survei yang dikeluarkan harian Asahi Shimbun tidak jauh berbeda. Sebanyak 65 persen masyarakat tidak mengerti kenapa Abe melangsungkan pemilu percepatan. Berdasar survei yang dirilis pada minggu ini tersebut, hanya 39 persen masyarakat Jepang yang mendukung kabinet Abe. Padahal, awal bulan lalu dukungan terhadap kabinet Abe masih mencapai 42 persen. Hanya dalam waktu dua minggu, popularitas kabinet Abe terus merosot. Tingkat ketidaksetujuan justru naik dari 36 persen menjadi 40 persen. (afp/reuters)